KILASJATIM.COM, Malang – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar berkunjung ke Eko Wisata Boonpring, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Sabtu (28/12) siang. Gus, sapaan akrab Menteri dalam rangka ingin mengetahui secara langsung keberadaan Eko Wisata dan Bumdes Boonpring yang diproyeksikan sebagai pilot project dari program Kementerian PDTT ke depan.
Kunjungan ini tentunya sebuah kehormatan dan kehormatan yang luar biasa yang diterima Kabupaten Malang memasuki penghujung tahun 2019. Pak Menteri diterima langsung Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M beserta sejumlah jajaran Forkopimda dan OPD. Hadir pula pada kegiatan ini perwakilan Pemprov Jawa Timur, sejumlah anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Malang, serta seluruh Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Malang. Tak ketinggalan, pengelola dari 110 Bumdes dan para pendamping se Kabupaten Malang.
”Senang sekali bisa bersilahturahmi ke Boonpring, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen. Lebih senang lagi ketika Bumdes di Sanankerto ini sudah tidak lagi membutuhkan bantuan. Terima kasih Pak Kades, luar biasa, itulah yang namanya desa mandiri. Bumdes yang seperti ini memang harus terus disupport. Terima kasih Pak Bupati atas supportnya ke desa-desa yang ada di Kabupaten Malang. Karena memang prinsipnya, barang yang sudah bagus, harus terus disupport agar semakin bagus. Yang belum bagus, diupayakan terus berkembang agar menjadi bagus. Yang sudah tidak bisa lagi bangkit, ya sudah, biarkan saja, pasti itu ada sesuatu yang jadi problem. Bikin Bumdes, jalan bagus, drop. Disupport lagi, bagus lagi, drop lagi,” terangnya mengawali arahannya.
BACA JUGA: Manjakan Pekerja Migran, Bupati Malang Resmikan Gedung LTSA-PMI
Menteri PDTT lantas menambahkan, jika ada Bumdes yang kemudian gagal atau kolabs, disarankan agar perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sehingga beliau meminta, jangan dipaksakan dengan perlu dievaluasi diantaranya pengelolanya, dasar perencanaan, hingga target capainya.
”Beberapa hari yang lalu, saya meminta para Dirjen untuk memberikan data terkait Bumdes yang produktif se Indonesia ada berapa? Yang baru produktif ada berapa? Atau yang baru muncul ada berapa? Ternyata yang dilaporkan itu, salah satu Bumdes produktif, itu adalah Boonpring. Salah satu yang akan menjadi prioritas perhatian bapak Presiden Joko Widodo itu adalah Boonpring. Sehingga saya verifikasi sendiri dengan datang ke Eko Wisata Boonpring. Disini juga hebat, punya 72 spesies bambu. Ini bisa mengalahkan China. Tentu kekayaan dan potensi yang luar biasa. Bahkan, sudah ada Pusat Study Bambu, makanya layak sekali kalau didatangi mahasiswa pertukaran pelajar dari Australia dan 18 Provinsi datang kesini,” tambahnya.
Abdul Halim didampingi Bupati Malang dan Kepala Desa Sanankerto juga jalan-jalan menikmati keindahan alam Eko Wisata Boonpring. Pria ramah ini pun tampak menyapa sejumlah pengunjung yang datang berlibur di Boonpring, akhir pekan. Bahkan, Pak Menteri juga membuat Vlog bersama para pengunjung seperti yang dilakukan bersama rombongan pengunjung asal Sidoarjo dengan duduk lesehan beralaskan tikar. Vlog ini juga kemudian dilaporkan ke Presiden Joko Widodo, dan sekaligus diunggah ke instagram pribadinya.
BACA JUGA: Forkopimda Kabupaten Malang Kompak Gelar Patroli Pengamanan Natal
”Saya sekarang sedang berada di Eko Wisata Boonpring, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Saya laporkan ke Pak Presiden bahwa Eko Wisata ini dikelola Bumdes. Insya Allah ke depan, Bumdes Boonpring akan kami jadikan percontohan untuk direplikasi oleh Bumdes sejenis, tidak menghilangkan kearifan lokal. Sisi lain yang menarik dari Boonpring ini terdapat 72 jenis spesies bambu. Alhamdulillah Pak Bupati akan membangun laboratorium bambu dan wisata edukasi untuk pengembangan bambu,” begitu isi kalimat dalam Vlog Pak Menteri dari Boonpring.
Sebelum berkunjung ke Boonpring, Menteri yang khas dengan berkacamata ini juga lebih dahulu mengunjungi Pasar Kawasan Pedesaan di daerah Rest Area Kecamatan Bululawang. Gus Abdul Halim juga berdialog dan memantau langsung sistem pengelolaannya yang ditangani juga oleh Bumdes setempat. (hms/kj13)
