LBH Maritim Desak Gubernur Jatim Batalkan Lelang Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan

oleh

 

 

Ratusan kapal nelayan di desa Gisik Cemandi Sidoarjo yang bethenti melaut sejak wabah Covid -19 (ist)

KILASJATIM.COM, Surabaya –
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maritim Indonesia mendesak Gubernur Jaa Timur segera membatalkan
sejumlah pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan di beberapa daerah yang saat ini tengah dilakukan proses lelang (LPSE) Jawa Timur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur yang pada tanggal 1 April 2020.

Oki Lukito, Sekretaris LBH Kemaritiman mengatakan,
LBH Maritim menganggap, lelang tersebut tidak tepat dilakukan karena berpotensi terjadi penyimpangan, penyalahgunaan karena kurangnya pengawasan, tenaga kerja terbatas, SDM dan konsentrasi semua sektor.

” LBH Maritim menilai proyek tersebut tidak mengindahkan Instruksi Presiden (INPRES) 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 23 Maret 2020. Serta mengabaikan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No B-194/MEN/IV/2020. perihal Produk perikanan untuk Program Perlindungan Sosial yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia, Bupati/Walikota seluruh Indonesia,” kata Oki dalam siaran persnya.

Menurut Iki, sepatutnya alokasi dana tersebut dialihkan dan lebih mengutamakan penanganan penanggulangan wabah Covid -19 yang belum diketahui kapan berakhirnya.

“Kami mendesak keras (insist) Gubernur Jawa Timur membatalkan proyek pelabuhan Mayangan Probolinggo yang pada tahun 2019 menelan biaya Rp18 miliar, Pelabuhan Popoh Tulungagung tahun 2018 menghabiskan dana Rp24,6 miliar dan Pelabuhan Grajakan Banyuwangi tahap empat Rp35, 2 miliar serta tahap lima sebesar Rp9,6 miliar pada tahun 2019,” tegas Samiaji Makin Rahmat Direktur LBH Maritim.

LBH Maritim menyarankan penggarannya untuk tahun 2020 sebaiknya dialihkan untuk mengakselerasi mengatasi wabah Covid-19 yang menimpa warga Jatim karena hal itu sangat urgen dibandingkan dengan membangun pelabuhan yang sifatnya tidak mendesak dan bisa ditunda.

LBH Maritim beranggapan, Dinas Kelautan dan Perikanan tidak berempati dan tidak memiliki sense of crisis atas apa yang sedang menimpa warga Jatim.

“Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Gubernur Jawa Timur untuk membatalkan proyek,” tegasnya. (kj2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *