KPU Jatim Minta Hari Ini, Design APK – BK Dua Paslon Sudah Fix

oleh

Surabaya, kilasjatim.com: Hari ini, Selasa, 27 Febuari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim memberikan deadline (batas akhir) terkait masalah desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye (APK-BK) dari kedua pasangan calon yang maju di Pilgub Jatim 2018.

Padahal masa kampanye sudah masuk hari ke 12 dan sesuai aturan harusnya dituntaskan sejak tanggal 15 Februari lalu.

“Memang kemarin belum sudah ada gambaran yang utuh desain APK BK kedua paslon bisa diselesaikan hari ini. karena tinggal menyesuaikan ukuran saja,” ujar komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro.

Menurut Gogot kesalahan utama Bahan Kampanye kedua Paslon adalah pembuatan pamflet yang harusnya dibikin 1 muka dibuat 2 muka sehingga perlu direvisi.

“Brosur Paslon No.1 disorot Bawaslu Jatim karena mencantumkan nama Presiden Jokowi, dan mereka siap merevisi. Sedangkan Paslon No.2, hanya poster yang ukurannya benar sedangkan yang lain belum sesuai aturan,” tegas mantan komisioner KPU Kabupaten Jember ini.

Di tegaskan Gogot, sesuai PKPU No.4 tahun 2017 Pasal 29, pencantuman foto Presiden dan Wapres memang dilarang, termasuk foto orang yang sudah meninggal juga tidak diperkenankan.

Tapi kalau sekedar mencantumkan nama (tulisan), tadi disepakati dibolehkan asal ada rekam jejak yang faktual.

“Contoh, kedua Cagub sama-sama pernah menjadi menteri jadi kalau mereka mencantumkan nama mantan presiden itu masih wajar karena mereka berdua memang sama-sama pernah menjadi menteri,” ungkapnya.

Sementara itu ketua tim kampanye pasangan Khofifah-Emil, Roziqi menyatakan kekurangan desain APK BK bukan persoalan prinsip karena hanya menyangkut ukuran dan kalimat yang perlu diaepakati bersama.

“Secara subtansi sudah tidak ada masalah, makanya kami siap menyelesaikan dalam waktu sehari,” jelas mantan Kakanwil Kemenag Jatim ini.

Senada, Hikmah Bafaqih ketua tim kampanye pasangan Gus Ipul-Mbak Puti mengaku tidak mempersoalkan deadline sehari untuk menuntaskan desain APK BK karena tinggal mengubah ukuran yang tak sesuai sebab salah menerjemahkan aturan.

“Tunda sehari untuk hasil yang maksimal itu lebih baik,” dalih ketua PW Fatayat NU Jatim non aktif.

Ia juga tidak mempersoalkan langkah tegas Bawaslu yang menurunkan APK paslon lantaran dinilai liar karena belum mendapat persetujuan bersama dari KPU, Bawaslu dan masing-masing tim kampanye paslon.

“Ini memang resiko yang harus ditanggung paslon, sebab APK BK yang akan dicetak KPU belum selesai karena masing-masing tim kampanye paslon belum final menyerahkan desain APK BK,” pungkas Hikmah Bafaqih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *