KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo pada Kamis, 13 Februari 2025. Rapat ini membahas tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 dan 2022 di Kementerian Kesehatan terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dharmoni Chudhlori, menegaskan bahwa perbaikan data peserta PBI JK menjadi hal mendesak agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tepat sasaran. “Basis data ini harus dibenahi secepatnya agar bantuan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Jika tidak, anggaran yang seharusnya untuk mereka yang membutuhkan justru tidak sampai,” tegas Dharmoni.
Dalam hearing tersebut, Kepala Bagian Penyampaian Manfaat Umum BPJS Kesehatan, Erwin Widiarmanto, memaparkan hasil audit BPKP dan BPK yang menemukan sekitar 8,2 juta peserta PBI JK tidak sesuai dengan kriteria. “Angka ini menunjukkan masih ada permasalahan dalam validitas data kepesertaan PBI JK. Jika tidak segera diperbaiki, program JKN bisa tidak efektif dan membebani anggaran negara,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki data kepesertaan BPJS melalui koordinasi dengan instansi terkait. “Setiap bulan kami melakukan penyelarasan data dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Ini dilakukan untuk memastikan peserta PBI JK yang tercatat memang memenuhi syarat yang telah ditentukan,” jelas dr. Lakhsmie.
Menurutnya, proses validasi data bukan pekerjaan mudah karena berbagai faktor, seperti perubahan status ekonomi peserta, data kependudukan yang belum diperbarui, serta ketidaksesuaian antara data di lapangan dengan yang tercatat di sistem. “Namun, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Hearing ini menjadi momentum penting dalam memastikan transparansi dan akurasi program jaminan kesehatan di Sidoarjo. Dengan temuan BPKP dan BPK yang cukup besar, DPRD Sidoarjo menegaskan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait dalam melakukan pembaruan data secara berkala.
“Dengan sistem yang lebih akurat, kita bisa memastikan anggaran kesehatan digunakan dengan maksimal dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Dharmoni. (TAM)
