KILASJATIM.COM, Surabaya – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, mencatat sedikitnya ada empat dari sepuluh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim yang dinilai tidak sehat sepanjang tahun 2024.
Politisi PKB ini menyebut PT Jatim Ghra Utama sebagai salah satu BUMD yang kinerjanya kurang memuaskan. Deviden perusahaan ini mengalami penurunan hampir 60% dari Rp 2,4 miliar pada 2023 menjadi Rp 1 miliar di 2024.
“Deviden tahun 2024 turun hampir 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujar Multazam saat dikonfirmasi, Senin (13/1).
Selanjutnya, PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim juga mencatatkan penurunan deviden yang dinilai ironis mengingat perusahaan ini memiliki banyak anak usaha.
“PT PWU hanya mampu memberikan deviden Rp 1 miliar meskipun memiliki banyak unit usaha. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Menurut Multazam, kedua BUMD tersebut masih terbebani oleh anak-anak perusahaan yang juga bermasalah. Evaluasi serius, bahkan pembubaran anak perusahaan yang merugi, perlu dilakukan.
“Jika terus merugi, lebih baik dibubarkan anak usahanya. Jangan menjadi beban,” ungkapnya.
BUMD lain yang menjadi perhatian adalah PT Air Bersih dan PT Askrida. Multazam menyebut, deviden PT Air Bersih terus menurun dan jauh dari target.
“Saya heran, menjual air tapi tidak bisa meraup keuntungan besar. Direksi perlu dievaluasi, atau mungkin dikelola pihak ketiga agar lebih serius,” ujarnya.
Sedangkan PT Askrida, yang bergerak di bidang asuransi, dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi Pemprov Jatim.
“Kalau tidak ada manfaat dan deviden, lebih baik dipertimbangkan untuk ditutup saja. Sifatnya wujuduhu ka adamihi (ada atau tidaknya sama saja),” ucap Multazam.
Namun demikian, Multazam juga mengapresiasi beberapa BUMD yang mencatatkan kinerja baik. Bank Jatim tetap menjadi penyumbang deviden terbesar dengan angka Rp 417,5 miliar, disusul PT Petrogas dengan deviden Rp 22,5 miliar.
“PT SIER juga mencatatkan kenaikan deviden sebesar 30% dari target menjadi Rp 16,5 miliar. Sedangkan PT Jamkrida mencatatkan deviden Rp 2 miliar, naik 40% dari target,” jelasnya.
Di awal tahun 2025, Multazam berharap Pemprov Jatim dapat mengevaluasi kinerja BUMD untuk memastikan deviden yang maksimal, demi pembangunan Jawa Timur yang lebih baik.
“Evaluasi seharusnya sudah selesai. Tahun 2025 harus lebih baik,” pungkasnya. (den)