Khomaidi Pengamat Migas : BBM Subsidi Seharusnya Hanya Untuk Kendaraan Roda Dua

oleh SebarTweet

Dr Komaidi Notonegoro SE ME, pengamat independent industri Minyak dan Gas (Migas)

KILASJATIM.COM, Surabaya -Dr Komaidi Notonegoro SE ME, pengamat independent industri Minyak dan Gas (Migas) meragukan cara yang akan dilakukan pemerintah dengan mengatur skema pembatasan melalui aplikasi MyPertamina.

Cara tersebut dinilainya akan sulit dilakukan dilapangan. Alasannya pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan head to head dengan pengendara mobil yang merasa punya hak membeli BBM pertalite maupun solar bersubsidi.

“Yang ada terjadi banyak pertikaian dengan pegawai SPBU, belum lagi tidak semua konsumen punya akses jaringan internet seperti di pelosok,” beber Komaidi saat ditemui usai menghadiri dialog interaktif yang digelar PMII di Islamic Center, Sabtu (25/6/2022) sore.
Sebagaimana diketahui, isu pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah dan rencana terbaru Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akan melakukan skema pembatasan melalui aplikasi MyPertamina.

Menurut Komaidi, agar BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi bisa dinikmati masyarakat yang kurang mampu solusinya sederhana saja yakni dengan membuat pengumuman bahwa yang bisa beli Pertalite hanya roda dua saja. Sedangkan mobil bisa menggunakan BBM non subsidi.

“Logikanya begini. Orang yang beli mobil khan tidak mungkin tidak bisa beli BBM dengan oktan tinggi. Jika memang mereka memang hanya mampu beli Pertalite yang harganya 7 ribuan, pasti kemampuannya hanya membeli kendaraan roda dua,” tegas Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu.

Dihadapan mahasiswa PMII Khomaidi juga menyebutkan jika subsidi BBM yang ada saat ini sudah sangat membebani negara. Dan jika dibiarkan terus dinikmati oleh orang yang mampu beli mobil tetapi tidak bisa beli BBM non subsidi, maka subsidi untuk pendidikan dan pupuk pun akan tergenjet oleh kebutuhan subsidi BBM.

“Subsidi ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Nah kalau sudah mampu beli mobil, masa tidak mampu beli BBM non subsidi,” kritik alumnus Fakultas Ekonomi Unair itu.

Dialog interaktif yang digelar PMII di Islamic Center, Sabtu (25/6/2022) mengenai kebijakan pemerintah pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah dan rencana terbaru Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akan melakukan skema pembatasan melalui aplikasi MyPertamina.

Hal yang disampaikan oleh Abdul Ghoni Mukhlas Nia’m S.Pd.I, Anggota Komisi C DPRD Surabaya yang miris melihat nasib para nelayan di Kenjeran Surabaya yang tak bisa melaut karena tak punya solar.

“Solar ada, dijual di Pertamini yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan SPBU legal. Solar yang harganya Rp 5.150 per liter, dijual seharga Rp 10 ribuan,” papar Ghoni yang juga menjadi pembicara dalam dialog interaktif itu.

DPRD Surabaya sepakat akan mengawal subsidi solar ini benar-benar bisa dinikmati oleh nelayan. Sebab jika Solar bersubsidi tak bisa diakses nelayan maka ekonomi nelayan di Kenjeran akan semakin terpuruk.

“Nelayan di Kenjeran itu sudah banyak masalah mulai dari kelangkaan solar bersubsidi hingga kasus stanting atau gizi buruk yang menimpa anak mereka, akibat keterbatasan ekonomi,” tegas anggota dewan dari PDIP itu. (kj2)