Khofifah : Usulkan Tiga Zona Merah di Jatim Diterapkan PSBB

oleh

KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan tiga daerah yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, bersiap untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Isilan itu mempertimbangkan jumlah kasus pasien positif Corona Virus Disease (Covid) 19 terus bertambah di tiga wilayah tersebut.

Kesepakatan tersebut diambil, usai pertemuan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, dan Plh Sekda Kabupaten Gresik, Nadlif di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (19/4).

Khofifah mengatakan, pertemuan yang dikemas dalam diskusi yang juga dihadiri Kapolda Jatim, Kasdam V Brawijaya, dan Wakil Gubernur Jatim, serta Sekda Prov Jatim tersebut, berjalan sangat konstruktif. Bahkan menurutnya, pertemuan ini dinilainya sangat produktif.

“Masing masing kemudian melihat bahwa ikhtiar yang sudah berlapis ini ternyata harus diikuti dengan berbagai hal yg bisa memberikan langkah langkah yang lebih interaktif,” kata Khofifah.

Menurutnya, tracing yang sudah dilakukan sangat detail oleh Pemkot Surabaya. Tapi melihat bahwa penyebaran dari Covid-19, baik di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, ini menjadi perhatian semua, baik Forkopimda Provinsi Jatim, maupun Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo serta Gresik.

“Maka tadi bersama sama kami mengambil kesepakatan, bahwa hari ini sudah saatnya di Kota Surabaya, di sebagian Kabupaten Gresik dan di sebagian Kabupaten Sidoarjo, sudah saatnya diberlakukan PSBB,” tegasnya.

Masing masing, baik dari kota dan dua labupaten ini, lanjut Khofifah, ditambah dengan tim dari Polda Jatim, tim dari Kodam, juga dari DPRD, akan membahas secara detail dari draft Perturan Gubernur (Pergub) yang sedang disiapkan. “Nanti juga akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati,” jelasnya.

“Ini akan menjadi satu kesatuan dari kesepakatan, untuk menyiapkan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik masuk pada PSBB. Kemudian akan diteruskan melalui surat resmi kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya kita siapkan Peraturan Gubernur, selanjutnya akan disiapkan Peraturan Walikota dan Bupati yang areannya kita sepakati untuk PSBB,” pungkasnya. (kj1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *