Kepala Daerah Di Pasuruan Ditangkap KPK, Gus Ipul Syok

oleh -665 Dilihat

Surabaya, kilasjatim.com: Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf syok mendengar kabar kepala daerah di Pasuruan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih syok lagi, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengira yang ditangkap KPK adalah adiknya, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.

“Saya kaget (mendengar kabar kepala daerah di Pasuruan ditangkap KPK). Saya syok juga dan langsung menghubungi adik saya (Irsyad Yusuf). Akhirnya setelah saya hubungi dia sedang di Jakarta,” kata Gus Ipul kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/10/2018).

Blakangan diketahui bahwa yang diamankan adalah Wali Kota Pasuruan, Setiyono. Pejabat berusia 63 tahun itu ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Pasuruan.

OTT tersebut, dilakukan tim penyidik KPK, pada Kamis (4/10/2018) pagi, sekitar pukul 06.30 WIB. Enam orang ditangkap, termasuk Wali Kota Pasuruan, Setiyono. Dalam OTT ini, KPK menyita uang yang diduga suap senilai Rp 120 juta.

Gus Ipul menyatakan, kekagetannya bukan hanya karena ada adiknya yang menjadi kepala daerah di Pasuruan. Namun, dia juga kaget karena ini sudah yang kesekian kalinya kepala daerah di Jatim terjerat kasus hukum.

“Saya berharap ini merupakan yang terakhir kali setelah Wali Kota Blitar Samanhudi dan juga mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli. Kedua pejabat itu juga terjaring OTT dalam perkara suap,” ujarnya.

OTT KPK, menurutnya? harus menjadi pelajaran bagi semua kepala daerah. Bahwa status WTP (wajar tanpa pengecualian) tidak cukup. Harus ada integritas didalamnya.

“Kejahatan itu karena dua hal, niat dan kesempatan. Kesempatan ditutup dengan aturan. Sementara niat ditutup dengan integritas,” jelasnya.

Ketua PBNU ini menambahkan, kepala daerah sekarang harus semakin sadar bahwa, eranya sudah semakin terbuka. Pihaknya juga sudah mendorong kepala daerah untuk bekerjasama dengan KPK, BPK, BPKP dan juga kejaksaan.

Baca Juga :  Pesta Bola Surabaya 2023 Mulai Digaungkan di Alun-alun Surabaya

Sinergi ini untuk mengantisipasi mempersempit potensi tindak pidana korupsi. “Khusus untuk kepala daerah yang baru, harus benar-benar cermat. Silahkan pilih kepala dinas yang bagus dan sekda yang berintegritas,” tandasnya. (wah)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.