Jumlah MBR Masih Tinggi, AH Thony: Pola Pikir Berkembang Harus Ditumbuhkan

oleh -474 Dilihat
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony tengah menjelasakan tentang permasalahan MBR di Surabaya.

KILASJATIM, SURABAYA: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya AH Thony mengimbau pemerintah kota Surabaya berupaya menumbuhkan pola pikir berkembang atau “Growth Mindset” pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya. Imbauan ini dengan melihat masih tingginya jumlah MBR di Kota Pahlawan.

“Pemerintah punya tugas untuk mengintervensi dalam rangka pengendalian ekonomi agar bisa bangkit dan berjalan normal. Jadi, program-program dan langkah yang efektif harus terus dilakukan,” ujar Thony.

Program tersebut tidak hanya dengan memberikan bantuan langsung berupa uang cash tetapi lebih pada bagaimana menumbuhkan semangat berkembang kepada MBR. “Pola pikir berkembang ini akan menjadi dasar MBR untuk berusaha keluar dari situasi mereka saat ini,” katanya.

Langkah ini dianggap perlu mengingat kekuatan APBD 2023 sebesar Rp 11,2 Triliun tidak hanya untuk pemulihan ekonomi dan MBR saja, tetapi mencakup semuanya. “Jadi, harus digunakan dengan bijak. Masyarakat tak bisa terus menggantungkan diri pada pemerintah terkait bantuan-bantuan,” tandasnya.

Lebih lanjut Thony mengungkapkan, berdasarkan data terakhir pada bulan November 2022, jumlah MBR di Surabaya mencapai 900.000 jiwa, turun dibanding data sebelumnya yang mencapai 1,4 juta jiwa. Selain dari keluarga miskin yang sudah terdata sebelumnya, angka tersebut juga berasal dari warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Thony mengatakan, selama pandemi, warga yang bekerja mengalami penurunan pendapatan karena terdampak pengurangan jam kerja dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Income berkurang, bahkan hilang. Akibatnya, jumlah MBR makin bertambah hingga menjadi 1,4 juta jiwa.

“Beberapa upaya intervensi telah dilakukan Pemkot. Mulai dari pemberian bantuan langsung hingga program peningkatan pendapatan. Dalam program peningkatan pendapatan, terdapat beragam langkah. Seperti, program padat karya, pelatihan ketenagakerjaan oleh disnaker, bantuan biaya pendidikan, jaminan hukum, bantuan tempat tinggal, bantuan modal, hingga penyaluran tenaga kerja. Ini harus lebih digencarkan,” tukasnya.

Baca Juga :  Kejutan! Harusnya dengan AHY, Kini Anies Cak Imin Dipasangkan di Pemilu 2024

Namun Thony menyayangkan tidak adanya keselarasan antara besarnya spirit Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan masalah MBR dengan spirit berkembang yang tidak ia temui di masyarakat. Ia justru melihat MBR yang ada sekarang ternyata merasa nyaman sebagai MBR. Hal itu sangat bertolakbelakang dan mampu menjadi penghambat upaya pengentasan MBR.

“Perlu revolusi mental. Sebuah langkah untuk mengubah cara pandang masyarakat. Kita perlu membangkitkan semangat masyarakat agar tak terjebak di zona nyaman MBR. Harus ada suntikan untuk mereka keluar dari status MBR, bukan malah termanjakan dan menikmati diberikan bantuan terus menerus,” ungkap Thony.

Terkait hal itu, keterlibatan Wali Kota Eri Cahyadi sebagai dirijen kota sangat diperlukan untuk mengawali langkah. Jika perlu, bisa mengadopsi semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, atau Hari Pahlawan pada 10 November mendatang. Masyarakat harus diajak bangkit dan menjadi pelaku ekonomi yang lebih baik lagi.

“Intinya, pengentasan MBR bukan hanya upaya dari Pemkot, dewan, atau OPD saja. Namun juga harus diiringi dengan keinginan kuat dan semangat dari masyarakat sendiri. Semua pihak perlu bersinergi menyatukan langkah untuk mewujudkan Surabaya yang lebih maju di bidang ekonomi,” kaya Thony.

Rp 3 Triliun untuk pemulihkan ekonomi

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony menuturkan, dewan bersama Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp 3 Triliun di APBD 2023. Penganggaran tersebutkan lebih dititikberatkan pada upaya pemulihan ekonomi. MBR ada di ranah tersebut, sebab mereka merupakan pihak yang berpenghasilan rendah dan kurang mampu secara ekonomi.

Untuk itu, DPRD Kota Surabaya mendorong masing-masing dinas atau OPD terkait agar segera menyusun roadmap yang jelas dan output yang terukur terkait program pemulihan ekonomi, terutama untuk pengentasan MBR. Program yang dibuat juga harus terbentuk menjadi mata rantai, tak boleh terpotong-potong. Hal itu demi memberikan outcome yang maksimal di banyak lini sehingga angka MBR bisa dikurangi.

Baca Juga :  Gubernur dan Pertamina Jamin Stok Solar Aman di Jatim

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot untuk meningkatkan pendapatan MBR dengan berbagai program, seperti bantuan modal hingga pelatihan. Hal itu dinilai Thony jadi langkah tepat, sebab cara mengentas kemiskinan bukanlah dengan terus digelontor bantuan tunai.

“Intervensi bantuan tunai yang diberikan hanya bersifat sementara. Jadi, harus ada pembekalan agar warga MBR makin mandiri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Jika pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan baik dan sukses, otomatis jumlah MBR juga akan berkurang,” pungkas Thony. (Kj3/ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.