Jember Jadi Tuan Rumah Festival HAM 2019

oleh
Bupati Jember, dr. Faida, MMR., kepada wartawan di Media Centre Festival HAM, Senin malam, 18 November 2019.

KILASJATIM.COM, Jember – Kabupaten Jember menjadi tuan rumah Festival HAM 2019, hal ini bukan karena telah sempurna dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kesempatan ini diperoleh sebagai penghargaan atas semangat Pemerintah Kabupaten Jember dalam memadukan prinsip-prinsip HAM, Sustainable Development Goal’s, dan program-program pemerintah.

“Belum banyak yang menyatukan ketiga hal tersebut,” terang Bupati Jember, dr. Faida, MMR., kepada wartawan di Media Centre Festival HAM, Senin malam, 18 November 2019.

Penyatuan ketiganya berdampak besar pada kesadaran bersama, bahwa tidak ada kesejahteraan tanpa pemenuhan hak asasi manusia.

BACA JUGA: Pemkab Jember Gelar Diklat APN untuk Bidan

Bagi perempuan pertama Bupati Jember ini, membicaakan HAM bukan ketika muncul masalah penyelewengan HAM maupun kekerasan terhadap manusia.

Membicarakan HAM sebaiknya pada pembuatan program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM dalam programnya, pemerintah daerah mempunyai kesempatan dan peran yang besar dalam mengimplementasikan HAM.

Program yang berbasis HAM ini pula yang  menjadi dasar penilaian kepada Jember untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival HAM 2019.

BACA JUGA: Fraksi-fraksi DPRD Jember Sepakati Bahas Lima Raperda Usulan Pemkab Jember  

Program pemerintah yang berbasis HAM diantaranya pemenuhan hak ibu hamil, program-program berbasis gender, dan pemenuhan hak anak.

“Dalam festival ini, anak-anak mempunyai porsi dan peran yang lebih dari festival HAM sebelumnya,” ungkap bupati.

Pada pembukaan festival yang berlangsung Selasa, 19 November 2019, sekitar 5.000 anak TK dan PAUD menari Bajul Ijo di Alun-alun Jember.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), bupati mengakui banyak isu terkait keduanya.

BACA JUGA: Stand Pameran DP3AKB Jember Raih Predikat Terbaik

Namun, diakui atau tidak, pemerintah sangat serius mengelola GTT dan PTT di Kabupaten Jember. Seperti pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Padahal mereka sebelumnya hanya diakui di tingkat sekolah saja.

Pengakuan itu ditandai dengan pemberian surat tugas sesuai peraturan dari pemerintah pusat. Penugasan mereka juga di tempat yang dekat dengan tempat tinggal.

Penghargaan juga diberikan pemerintah berupa jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Sebelumnya mereka sama sekali tidak mendapatkan jaminan ini dari pemerintah.

Pemerintah yang berkomitmen dalam pembangunan sumber daya manusia juga memberikan beasiswa kepada GTT untuk meningkatkan kompetensinya. (hms/kj13)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *