KILASJATIM.COM, Surabaya — Menjelang Iduladha 1446 H, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di seluruh lapak penjualan mulai pekan depan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat, aman, dan layak konsumsi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para takmir masjid dan jagal (penyembelih hewan).
“Kami sudah memberikan edukasi tentang bagaimana memilih hewan kurban yang sehat, menangani dengan baik sebelum disembelih, hingga tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal),” ungkap Antiek saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).
Untuk menunjang proses pemeriksaan, Pemkot Surabaya akan menggerakkan sekitar 200 dokter hewan yang berasal dari sejumlah kampus di Jawa Timur. Mereka juga akan diperkuat oleh tim dokter dari DKPP dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Timur.
Pemeriksaan akan berlangsung selama lima hari, khusus di lapak-lapak penjualan hewan. Sementara pemeriksaan postmortem (setelah penyembelihan) akan dilakukan selama tiga hari, yaitu pada 6, 7, dan 8 Juni 2025.
“Kami ingin memastikan seluruh daging kurban yang dikonsumsi masyarakat benar-benar dalam kondisi aman dan sehat. Itu sebabnya, selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, kami juga akan memeriksa organ dalam hewan setelah disembelih,” jelasnya.
Sebelumnya, Antiek juga menegaskan bahwa seluruh hewan kurban yang dijual di Kota Surabaya harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Namun, ia tetap mengimbau masyarakat untuk teliti sebelum membeli.
“Pastikan hewan kurban dalam kondisi sehat. Tanyakan SKKH kepada penjual dan periksa tanda-tanda kesehatan seperti mata cerah, nafsu makan baik, serta tidak lesu,” pungkasnya.
Langkah preventif ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan pelaksanaan kurban berjalan sesuai dengan prinsip kesehatan dan keagamaan. (cit)
