KILASJATIM.COM, Jakarta – Polri dan Kementerian Kehutanan tengah menyelidiki munculnya kayu gelondongan yang terseret banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Temuan awal di lapangan menunjukkan sebagian kayu memiliki bekas potongan gergaji mesin, yang menguatkan dugaan adanya aktivitas ilegal sebelum banjir terjadi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan tim gabungan telah bergerak ke daerah aliran sungai yang terdampak untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut.
“Ditemukan berbagai jenis kayu, dan beberapa di antaranya ada bekas potongan chainsaw. Itu yang sedang kami dalami,” ujarnya saat memberikan keterangan di Jakarta yang dikutip, Jumat (5/12/2025).
Listyo meminta penyelidikan dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang memicu banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir.
“Tim harus bergerak cepat, terutama di lokasi yang berpotensi terjadi pelanggaran,” katanya.
Ia menegaskan Polri siap berkoordinasi tidak hanya dengan Kemenhut, tetapi juga dengan instansi lain, termasuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), untuk mempercepat penindakan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, timnya telah mengumpulkan data awal melalui foto drone dan aplikasi AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis). Teknologi ini memungkinkan identifikasi anatomi kayu, termasuk mendeteksi pola penebangan.
“AIKO bisa menunjukkan apakah kayu ditebang rapi, didorong buldozer, atau punya cacat tertentu. Dari situ kita bisa menelusuri lokasi kejadiannya,” ujarnya.
Kemenhut juga telah mengidentifikasi beberapa pihak yang diduga terlibat dan kini tengah mendalami modus yang menyebabkan kayu-kayu tersebut terbawa banjir.
Raja Juli berharap temuan awal dapat mempercepat proses pembuktian.
“Kami berharap melalui kerja sama dengan Polri, asal-usul kayu bisa segera terungkap. Jika ada unsur pidana, akan ditegakkan bersama,” katanya.
Penyelidikan ini menjadi salah satu upaya penting menelusuri faktor-faktor yang memperburuk dampak banjir besar di Sumatra, sekaligus memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang luput dari penindakan.(cit)
