KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, yang digelar di Grand Empire Palace, Surabaya, Selasa (16/12/2025).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur telah berjalan relatif maju dan terintegrasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tetap waspada terhadap potensi penyimpangan.
“Ini bukan kerja individu, melainkan gerakan kolektif yang harus dijaga keberlanjutannya,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menyoroti pentingnya pendekatan kreatif dalam kampanye antikorupsi, khususnya melalui platform digital. Ia mengapresiasi berbagai karya generasi muda yang ditampilkan dalam HAKORDIA 2025, mulai dari film pendek hingga konten kreatif bertema integritas.
Menurut Khofifah, kampanye antikorupsi akan lebih efektif jika disampaikan dengan bahasa yang dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, ia mendorong agar karya-karya tersebut didiseminasikan melalui media sosial dan kanal resmi pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah memberikan apresiasi kepada Patriot Muda Integritas Jawa Timur, komunitas pemuda lintas organisasi dan profesi yang telah mengikuti pelatihan antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai kelompok ini berperan sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai integritas di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan menjelaskan, HAKORDIA 2025 di Jawa Timur mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”. Tema tersebut menjadi ajakan kolektif untuk memperkuat pemberantasan korupsi di berbagai lini.
Ia memaparkan, rangkaian kegiatan HAKORDIA melibatkan OPD dan KPK, antara lain lomba desa antikorupsi, pembentukan agen pembangunan integritas, penyuluh antikorupsi, hingga pencanangan Patriot Muda Integritas Jawa Timur.
“Budaya integritas harus dibangun dari karakter. Tidak cukup cerdas, tetapi juga harus berani menolak penyimpangan,” kata Hendro.
Apresiasi juga disampaikan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Azwan. Ia menilai pendekatan kampanye antikorupsi berbasis kearifan lokal yang diterapkan di Jawa Timur menjadi kekuatan tersendiri dan layak menjadi contoh nasional.
Azwan menambahkan, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini menjadi kunci pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah.
Puncak HAKORDIA 2025 di Jawa Timur dihadiri perwakilan kabupaten/kota, unsur Forkopimda, organisasi pemuda, serta lintas institusi sebagai simbol komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (FRI)
