KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta resmi memperbarui kerja sama strategis dengan menandatangani Adendum Kesepakatan Bersama. Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (31/1).
Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sejak 3 Juni 2021 dan akan berlaku hingga 3 Juni 2026. Dalam sambutannya, Adhy Karyono menegaskan bahwa sinergi antarprovinsi ini sangat penting, terutama dalam pengendalian inflasi dan penguatan sektor ekonomi. Menurutnya, Jawa Timur dan DKI Jakarta memiliki hubungan strategis yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang.
Adhy menjelaskan bahwa kerja sama yang diperbarui ini mencakup sektor pangan, pertanian, peternakan, perdagangan, investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, sumber daya manusia, kehutanan, koperasi, dan UMKM. Penyesuaian dalam adendum ini dilakukan agar kerja sama yang sudah terjalin dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan kedua daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy memaparkan bahwa Jawa Timur memiliki banyak keunggulan yang menjadikannya mitra ideal bagi DKI Jakarta. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jatim tumbuh positif sebesar 4,91 persen pada triwulan III tahun 2024. Selain itu, Jawa Timur berhasil mengendalikan tingkat inflasi sesuai sasaran nasional, yaitu di angka 2,5+1 persen. Pada Desember 2024, inflasi Jatim tercatat sebesar 1,51 persen (year-on-year), didukung oleh kinerja investasi yang terus meningkat.
Jawa Timur juga memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional. Berdasarkan angka sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jatim pada tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 5,32 juta ton beras. Angka ini berkontribusi sebesar 17,52 persen terhadap total produksi padi nasional.
Tak hanya di sektor pertanian, Jawa Timur juga berperan sebagai pusat peternakan nasional. Provinsi ini menjadi penyumbang utama populasi sapi di Indonesia, dengan kontribusi sapi perah sebesar 62 persen dan sapi potong sebesar 28 persen dari total populasi nasional. Dengan tingginya populasi ternak, Pemprov Jatim terus mengupayakan pengendalian wabah seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Vaksinasi telah dilakukan secara masif, dengan total 14,7 juta dosis atau 95 persen dari target 15,4 juta dosis.
Untuk mempertahankan posisi sebagai daerah dengan populasi sapi terbesar di Indonesia, Pemprov Jatim telah menerapkan strategi “Road Map Exit Strategy PMK.” Hasilnya, kejadian penyakit PMK di Jawa Timur telah berhasil dikendalikan. Adhy juga menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, Pemprov Jatim akan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan obat, vaksin, serta fasilitas inseminasi buatan (IB) guna meningkatkan produktivitas ternak.
Lebih lanjut, Adhy juga menjelaskan bahwa Jawa Timur telah meluncurkan program korporasi petani sebagai langkah untuk meningkatkan daya tawar petani terhadap tengkulak dan memperkuat ketahanan pangan. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menekan inflasi pangan.
Di sisi lain, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa kerja sama dengan Jawa Timur sangat penting untuk ketahanan pangan di ibu kota. Sebagai pusat perdagangan dan distribusi, DKI Jakarta membutuhkan pasokan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan warganya. Teguh menekankan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama sesuai arahan Presiden Prabowo, yang menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan.
Teguh juga menyampaikan bahwa kerja sama ini mencakup kolaborasi bisnis antara PT. Food Station Tjipinang Jaya (BUMD Jakarta) dengan beberapa mitra bisnis di Jawa Timur, seperti UD. Sahabat Tani, Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur, serta BUMD Jatim Graha Utama (JGU). Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan suplai bahan pangan ke DKI Jakarta semakin terjaga dan dapat mengendalikan inflasi di ibu kota.
Adhy optimistis bahwa sinergi antara Jawa Timur dan DKI Jakarta akan semakin erat dan memberikan manfaat luas bagi kedua belah pihak. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas pada suplai bahan pangan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas, kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi di sektor peternakan dan pertanian.
“Kami optimis bahwa kerja sama ini akan semakin harmonis dan membuka peluang sinergi yang lebih luas di masa depan,” ujar Adhy.
Dengan adanya adendum ini, Jawa Timur dan DKI Jakarta semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Kedua pemimpin daerah berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di kedua provinsi serta menjadi model bagi daerah lain dalam membangun sinergi yang berkelanjutan. (FRI)
