KILASJATIM.COM, Jakarta – Reaksi terhadap sikap DPR RI yang dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) semakin meluas. Salah satu kelompok yang lantang menyuarakan kritiknya adalah komunitas pengagum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang tergabung dalam Jaringan GusDurian se-Indonesia.
Dalam rilis yang diterima Kilasjatim.com pada Kamis (22/8), Direktur Jaringan Nasional GusDurian, Alissa Wahid, yang juga merupakan putri dari Gus Dur, menyatakan kekecewaannya atas perkembangan ini. “Pilkada yang semestinya digunakan untuk memilih pemimpin rakyat hanya menjadi arena permainan elite politik yang mengabaikan kepentingan rakyat,” ungkap Alissa Wahid.
Jaringan GusDurian menyampaikan sejumlah poin kecaman terhadap tindakan DPR RI yang dianggap melakukan pembangkangan konstitusi dan membahayakan kedaulatan hukum. Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain itu, Jaringan GusDurian juga menyerukan kepada para elite politik, ketua umum partai, dan para pemimpinnya, untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan mereka.
Tidak hanya itu, mereka juga mengajak seluruh tokoh agama, jejaring masyarakat sipil, elemen mahasiswa, akademisi, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya, untuk melakukan konsolidasi nasional dalam rangka menyelamatkan demokrasi dan konstitusi.
Terakhir, Jaringan GusDurian meminta kepada seluruh penggerak dan komunitas GusDurian yang tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan menggalang dukungan masyarakat luas guna menjaga tegaknya konstitusi.
Naskah berita ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin meluas terkait langkah-langkah yang diambil oleh DPR RI, serta menunjukkan upaya dari berbagai elemen masyarakat dalam mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. (bud)
