KILASJATIM.COM, BALI: Pemerintah Korea Selatan terus menunjukkan komitmennya mendukung Indonesia dalam segi transisi energi. Hal ini tertuang dalam penandatanganan Joint Statement on the Green Initiative di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).
Penandatangan ini dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin sebagai bagian dari perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Hal ini merupakan tindak lanjut dari MoU Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita sadar tidak mungkin kita bisa menghadapi masalah perubahan iklim sendirian. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama Korea Selatan untuk pengembangan infrastruktur hijau ini,” kata Menteri Basuki.
Kerja sama infrastruktur hijau ini terdiri dari manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi dan kota eco-smart. Termasuk di dalamnya identifikasi dan juga infrastruktur untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Basuki menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi rencana Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem penyediaan air bersih di IKN Nusantara yang akan mulai dibangun dua tahun lagi.
“Rencananya konstruksi awal akan dimulai pada tahun 2024, namun kami berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada tahun 2023,” ujar Basuki.
Selanjutnya, Basuki berharap Pemerintah Republik Korea dapat terlibat aktif mendukung persiapan hingga pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada 18-24 Mei 2024 di Bali. Acara ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan Framework Agreement 10th World Water Forum pada 10 November 2022, kerjasama Indonesia dengan World Water Council (WWC).
“Kami akan bekerja dengan cermat karena waktu persiapan kurang dari 2 tahun. Kami berharap Republik Korea dapat berpartisipasi aktif membantu kami dalam persiapan ini,” pungkas Menteri Basuki. kj1
