KILASJATIM.COM, Jakarta – Mahalnya biaya politik di Indonesia memicu kekhawatiran masyarakat. Mereka khawatir jika biaya politik tinggi maka para pejabat publik yang terpilih akan melakukan korupsi demi mengembalikan modal politik saat pemilihan umum (Pemilu).
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Ida Fauziah usai melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) II, Selasa (17/12/2024). Dalam kesempatan dialog dengan warga, mereka menyampaikan kekhawatiran tingginya angka korupsi pejabat publik karena biaya politik mahal. “Masyarakat khawatir kalau biaya politik tinggi maka korupsi juga akan tinggi,” kata Ida.
Aspirasi yang diterima dari masyarakat ini, sejalan dengan peryataan Presiden Prabowo bahwa sistem Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi pengeluaran anggaran yang signifikan. Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini menekankan bahwa sistem pemilihan langsung dianggap terlalu mahal dan menjadi beban dalam proses demokrasi di Indonesia. Padahal, anggaran tersebut menurut Presiden, dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif misalnya membantu gizi anak-anak hingga pembangunan infrastuktur dasar.“Mahalnya biaya politik ini membuat masyarakat yang saya temui minta sistem pemilu harus dilakukan evaluasi,” katanya.
Dalam agenda pertemuan bersama masyarakat itu, Ida mengatakan, ada juga masyarakat yang memberi masukan agar Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara. MPR juga diharapkan memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). “Aspirasi dari masyarakat Jakarta ini yang kemudian akan menjadi catatan dan akan saya sampaikan ke Parlemen,” katanya. (den)
