KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam menopang ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi desa.
Menurutnya, BUMDesa tidak hanya berfungsi sebagai pilar ketahanan pangan, tetapi juga sebagai kunci kedaulatan pangan yang menjadi faktor utama dalam membangun kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga kualitas dan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat. Dengan memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, BUMDesa dapat membantu menyediakan bahan pangan yang terjangkau dan berkualitas,” kata Khofifah saat menghadiri kick-off Program dan Pelatihan Mitra Klinik BUMDesa Jatim yang diinisiasi oleh KIP Foundation di Surabaya Suites Hotel, Kamis (13/3/2025) malam.
Ia juga mengungkapkan pentingnya peran BUMDesa dalam menstabilkan harga pangan di daerah. Dengan distribusi yang baik melalui BUMDesa, bahan pangan bisa lebih mudah diakses dengan harga yang lebih stabil, sehingga inflasi pangan bisa dikendalikan.
Khofifah juga mengaku pada periode awal menjabat Gubernur Jatim sudah memberikan stimulan usaha kepada 940 BUMDesa sejak 2020 hingga 2025 dengan total anggaran Rp78,96 miliar. Selain itu, Pemprov juga telah menyalurkan stimulus sebesar Rp53,8 miliar kepada 538 Desa Mandiri sejak 2021 hingga 2025.
Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan terus berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi BUMDesa yang bergerak di sektor ketahanan pangan yang berupa akses permodalan, bantuan alat dan teknologi pertanian, serta pendampingan berkelanjutan agar BUMDesa semakin berkembang.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pangan yang tersedia tidak hanya cukup, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat dengan harga yang wajar. BUMDesa bisa menjadi solusi untuk mendistribusikan bahan pangan dengan harga yang lebih stabil,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan keuangan khusus dari Pemprov Jatim kepada 10 desa penerima program, masing-masing sebesar Rp100 juta.
Kolaborasi Pemprov dan BUMDes ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan, menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pangan, serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis desa. (FRI)
