Gandeng LKBB, Kejar Target 2 Juta Debitur di Jawa Timur Untuk Salurkan Pembiayaan Ultra Mikro PIP

oleh SebarTweet

KILASJATIM.COM, Surabaya – Jawa Timur menjadi target utama Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) Kementerian Keuangan dalam memproyeksikan penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) yang menargetkan  2 juta debitur harus bisa dicapai tahun 2022.

Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan I – PIP, Ary Dekky Hananto mengatakan ,  tahun lalu PIP berhasil menyalurkan pembiayaan usaha mikro kepada  1,8 juta debitur secara nasional dengan total penyaluran Rp7 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 891.731 debitur dengan nilai Rp2,81 triliun merupakan pelaku usaha ultra mikro di Jatim.

“Tahun ini proyeksinya akan meningkat 200.000 debitur atau menjadi 2 juta debitur . Kalau tahun lalu itu tumbuh di atas 10 persen dibandingkan capaian 2020, jadi tahun ini kami optimistis akan lebih baik seiring dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali,” ujarnya dalam virtual konferensi pers, pertengahan Januari 2022 lalu.

Sebagaimana diketahui,  UMi hadir untuk untuk melengkapi skema pembiayaan untuk para pelaku UMKM. Sejak 2014, pemerintah sudah memiliki program pembiayaan yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hingga berjalan beberapa tahun, ternyata banyak level UMKM yang belum tersentuh KUR yang disalurkan melalui perbankan karena kendala syarat dan jaminan.

Pemerintah dalam hal  ini langsung turun tangan dengan memberi alternatif bagi pelaku usaha ultra mikro untuk bisa mengakses pembiayaan tujuannya usahanya bisa berkembang melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti Pegadaian, PNM, koperasi dan sebagainya.

Pembiayaan  UMi (Ultra Mikro) jadi bermakna bagi kelompok Usaha Ultra Mikro, karena saat ini sebagian besar masyarakat penghidupan susah karena adanya pandemi covid-19,  terutama mereka yang mengandalkan usaha kecil, sepinya permintaan/pembeli, akses keluar yang dibatasi, menjadikan usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang.

Program Pemerintah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) membawa angin segar bagi para pelaku usaha mikro, baik perorangan maupun kelompok, sehingga bisa tetap bertahan dengan adanya pinjaman modal (pembiayaan) yang besarannya bisa sampai dengan Rp 20 juta .

Dalam penyalurannya UMi bekerjasama dengan 10 LKBB yang afiliasi pemerintah dan 7 LKBB yang non afiliasi pemerintah. Disaat pandemi, pembiayaan UMi   cukup diminati  karena syarat mudah dan tidak ada jaminan.

Hingga 31 Desember 2021, pembiayaan UMI berhasil disalurkan pada 5.398.269 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp 18,085 triliun lebih. Di 2021 saja, pembiayaan UMi disalurkan pada 1.958.224 debitur dengan total pembiayaan sebesar Rp 7,034 triliun.

Pembiayaan UMi kepada pelaku usaha ultra mikro  tidak mudah, karena harus berhadapan dengan rentenir-rentenir yang geraknya sangat cepat di tengah masyarakat.

“Rentenir itu sangat cepat dan mudah pencairan dananya. Satu jam bisa cair. Kita tidak bisa begitu karena ini dana pemerintah yang harus benar-benar ada pertanggungjawabannya. Kita tetap akan bergerak cepat agar bisa mengeliminir rentenir-rentenir itu,” ujar Adhita Surya Permana, Kepala Divisi Sistem Informasi dan Teknologi BLU-PIP.

Adhita mengakui mitra-mitra penyalur UMi belum bisa menyaingi para rentenir itu. “Kita dorong mitra penyalur yang jumlahnya saat ini 49 lembaga agar layanannya ditingkatkan sehingga masyarakat bawah bisa akses permodalan,” tambahnya.

Direktur Pengelolaan Aset Piutang BLU-PIP Moh Zeki Arifudin menambahkan tantangan dalam penyaluran UMi ini bisa dari berbagai aspek. Saat ini pembiayaan UMi disalurkannya melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang dilakukan sejak 2017 lalu. Seperti Pegadaian, Penanaman Madani (PNM ) dan sejenisnya.

“Sulit bagi kami mencari LKBB yang betul-betul sehat baik manajemen dan keuangannya. Karena kita mendapatkan amanah dari APBN sehingga barus betul-betul bisa mencari mitra yang sehat,” jelasnya.

Karena penyaluran pembiayaan UMi ini dilakukan melalui lembaga penyalur, maka nasabah atau masyarakat yang ingin mendapatkannya harus memenuhi syarat yang ditetapkan mitra penyalur. Misalnya ketika melalui Pegadaian harus memiliki barang berharga sebagai jaminan gadai.

“Kalau melalui koperasi harus terlebih dulu menjadi anggota koperasi. Atau kalau melalui PNM dengan produknya Mekar UMi disalurkan ke masyarakat secara berkelompok, berdekatan dan sebagainya, ”  imbuhnya.

Semenjak ada program pembiyaan UMi PIP pada 2017, tren penyaluran pembiayaan ultra mikro terus mengalami pertumbuhan. Tercatat pada 2018 ditargetkan ada 500.000 debitur tetapi terelasiasi 557,112 debitur (111 persen dari target) dengan nilai Rp1,56 triliun.

Kemudian pada 2019 ditargetkan ada 600.000 debitur, tercapai 809.926 (135 persen), dengan nilai Rp2,71 triliun. Pada 2020 ditarget ada 800.000 debitur tercapai 1,765 juta debitur (220 persen) dengan nilai Rp6 triliun, lalu pada 2021 ditargetkan ada 1,8 juta debitur tetapi realiasinya mencapai 1,95 juta debitur (135 persen) dengan total nilai Rp18 triliun.

“Dari total capaian penyaluran pembiayaan tahun lalu, sebanyak 95 persen debiturnya merupakan pelaku usaha perempuan, dan 5 persen merupakan laki-laki,” imbuh Dekky.

Di akhir pembicaraan, Mohd. Zeki Arifudin menjelaskan BLU yang berada di bawah Ditjen Perbendaharaan Kememkeu memang memiliki tugas mengelola pembiayana ultra mikro untuk melengkapi skema2 pembiayaan UMKM.

“Keberadaan BLU-PIP ini untuk memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang paling bawah yakni ultra mikro yang selama ini belum bisa terfasilitasi ole KUR yang disalurkan oleh perbankan, dengan platform maksimal Rp20 juta,” ujarnya.

Sedangkan jumlah penyalurnya dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan, yakni pada 2017 terdapat 9 penyalur, kemudian pada 2018 menjadi 18 penyalur, pada 2019 menjadi 40 penyalur, pada 2020 terdapat 46 penyalur, dan pada 2021 menjadi 55 penyalur.

“Jadi ada kewajiban untuk memberikan pendampingan dari para penyalur agar pelaku usaha penerima UMi bisa meningkatkan usahanya,”  pungkasnya. (kj2)