Fraksi-fraksi DPRD Jember Sepakati Bahas Lima Raperda Usulan Pemkab Jember  

oleh -480 Dilihat
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota pengantar lima raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

KILASJATIM.COM, Jember – Wakil Bupati Jember, Drs. KH. Abdul Muqit Arief, Rabu 13 November 2019, hadir di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota pengantar lima raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Sebelumnya, wabup membacakan nota pengantar lima raperda dalam rapat paripurna  pada Selasa, 12 November 2019.

Lima raperda itu yakni Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pandhalungan Jember.

Kedua, Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember.

Ketiga, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BACA JUGA: Stand Pameran DP3AKB Jember Raih Predikat Terbaik

Keempat, Rapeda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kelima, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Fraksi-fraksi di dewan menyetujui lima raperda tersebut untuk dibahas bersama-sama. Seperti Fraksi Nasdem, yang menyampaikan dukungannya kepada kebijakan yang buat pemerintah.

Dukungan itu berdasar prinsip perencanaan yang tepat, penyusunan regulasi yang update sesuai dengan badan anggaran, pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati, akuntabel, dan pengendalian anggaran secara efektif.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar raperda tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah pusat.

BACA JUGA: Pemkab Jember Gelar Diklat APN untuk Bidan

“Raperda tersebut harus ramah investor, sehingga tidak menghambat masuknya investasi-investasi baru,” kata Hadi Supaat, juru bicara Fraksi PDIP.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan inovasi dan memunculkan destinasi wisata baru untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

PDIP juga meminta penertiban retribusi-retribusi liar. Untuk raperda tentang perubahan retribusi jasa umum, khususnya rumah sakit, hendaknya tidak membebani masyarakat miskin.

Baca Juga :  Selamat, Kolonel Laut (P) Nanang Hariono Jabat Danlanal Malang Lantamal V

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya memberikan catatan pada PDP Kahyangan Jember yang dinilai belum memberikan kontribusi dan masih merugi sehingga membebani APBD.

“Mohon untuk bupati memberikan tanggapan dan report pengelolaan PDP Kahyangan Jember selama kurun waktu 4 tahun terakhir,” kata Alfian Andri Wijaya, jubir Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya. (hms/kj14)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.