Fasilitas BPJS Kesehatan Di Surabaya Ideal, Namun Pelayanan Masih Belum Merata dan Memadai

oleh

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer Kantor Cabang Surabaya, Eka Wahyudi, dalam acara Cangkruk Bersama Media dan BPJS Kesehatan Tahun 2021 di Surabaya, Jum’at (10/9/2021).

KILASJATIM.COM, Surabaya –
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Surabaya memberikan kemudahan program layanan peserta JKN-KIS dimasa Pandemi Covid-19 ini. Kemudahan mendapatkan info atau pelayanan terkait penggunaan kepesertaan masyakarat yakni melalui aplikasi digital Mobile JKN, Pelayanan Peserta melalui chat Whatsapp (Pandawa), BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Chika (Chat Asistant JKN), BPJS Satu dan digitalisasi pelayanan administrasi faskes.

Salah satu fasiltas yang mewakili yakni aplikasi Mobile JKN didalamnya terdapat fiture cukup komplit. Kartu elekronik peserta, merubah data peserta, Skrining Riwayat kesehatan Covid-19, premi pembayaran, ketersediaan kamar di RS/Fasiltas dan masih banyak lagi kanal kemudahan tanpa perlu keluar rumah.

” Jadi tidak harus datang ke kantor BPJS terdekat. Cukup manfaatkan kanal pelayanan digitalisasi yang telah disediakan, peserta ditempat manapun dan kapanpun dapat mengakses keperluannya melalui sarana yang telah disediakan,” ujar Wiedho Widiantoro Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Surabaya dalam acara Cangkruk Bersama Media dan BPJS Kesehatan Tahun 2021 di Surabaya, Jum’at (10/9/2021).

Pada kesempatan itu, Wiedho juga menyampaikan sejak digulirkan 1 April 2021 hingga 1 September 2021 capaian UHC (Universal Health Coverage)
di Surabaya mencapai 96,16%. Peserta UHC di Kota Surabaya tercatat 2.856.647 dari jumlah penduduk Surabaya 2.970.730 orang.

“Dari peserta UHC Surabaya sebanyak 1.114.303 peserta adalah segmen peserta yang dibiayai Pemkot Surabaya (PBI APBD).Sisanya dari segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) yakni dari kalangan ASN, TNI Polri, pekerja swasta, BUMN dan BUMD tercatat 861.499 peserta. Dan segmen PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) sebanyak 444.877 peserta, PBI APBN sebanyak 360.832 peserta dan BP (Bukan Pekerja) sebanyak 75.136 peserta,” jelasnya.

Masih menurut Wiedho, hingga akhir 2021, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya  bersinergi dengan Pemkot Surabaya menargetkan jumlah peserta UHC bisa mencapai 98%. Namun karena karena masih pandemi, target bisa mengalami revisi.

“Anggaran-anggaran saat ini masih banyak kesedot untuk penanganan Covid-19, jadi realisasi target bisa saja mengalami revisi. Tapi target capaian kepesertaan UHC 98% di Kota Surabaya akan tetap direalisasikan,” katanya.

Wiedho Widiantoro Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Surabaya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer Kantor Cabang Surabaya, Eka Wahyudi, menekankan bahwa di Surabaya,
meski fasilitas BPJS Kesehatan mendekati standar pelayanan ideal, namun pemerataan pelayanan kesehatan masih belum memadai.

Hingga September 2021,  total jumlah FKTP di Surabaya sebanyak 214 unit dengan 606 dokter. Sedangkan jumlah peserta JKS di Surabaya hingga Agustus 2021 sebanyak 2.476.816. Sehingga rasio pelayanan dokter dan peserta adalah 1 : 4.087.

‘Di Surabaya ada 12 kecamatan di Surabaya yang memiliki  FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) namun sangat minim dengan rasio pelayanan 1 dokter melayani lebih 5 ribu pasien. Artinya dari sisi pemerataan pelayanan untuk Kota Surabaya masih belum ideal,” jelasnya seraya menambahkan dampak dari itu semua adalah tidak maksimalnya layanan kesehatan dan minimnya akses peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Adapun 12 kecamatan yang dimaksud adalah Kec Asemrowo, Benowo, Bulak, Dukuh Pakis, Kenjeran, Pabean Cantikan, Pakal, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo.

Eka menyebut untuk Kec Pabean Cantian, saat ini hanya memiliki 6 FTSP dengan 10 dokter. Padahal jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta UHC/Universal Health Coverage (JKS) mencapai 70. 092 orang. Atau 1 dokter melayani lebih 7.000 peserta. Melebihi standar pelayanan yang ada.

Eka menyebutkan upaya untuk mengatasi kondisi ini perlu adanya redistribusi pelayanan. Hal ini butuh intervensi dari Pemkot Surabaya dan instansi terkait. Misalnya solusinya dengan menambah atau memperluas puskesmas, klinik atau faskes yang bekerjasama dengan Pemkot Surabaya di kecamatan yang memiliki FTSP minim.

“BPJS kesehatan menargetkan hingga akhir 2021 ada tambahan 9 FTSP di Surabaya hingga Desember mendatang totalnya bisa mencapai 223 unit,” pungkasnya. (kj2)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *