KILASJATIM.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali dipercaya memimpin Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025–2030. Pengukuhan dilakukan dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang digelar di Grand City, Surabaya, Jumat (9/5/2025).
Pengukuhan secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw. Terpilihnya Eri merupakan hasil musyawarah mufakat dari 98 wali kota anggota APEKSI yang hadir dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Eri dan pengurus APEKSI selama periode sebelumnya. Ia juga menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung kerja APEKSI dalam mendorong inovasi dan pembangunan kota-kota di Indonesia.
“Terima kasih kepada Pak Eri dan pengurus lainnya atas jerih payahnya memajukan APEKSI serta berkontribusi kepada masyarakat,” ujar Tomsi. Ia mencontohkan salah satu inovasi efektif dalam penanganan stunting di Gorontalo, yakni pemberian telur rebus kepada balita, sebagai bentuk replikasi program sederhana namun berdampak besar. “Menjiplak itu kan lebih gampang, walaupun tidak mudah, tapi akan lebih cepat,” tambahnya.
Eri Cahyadi menyampaikan rasa syukur atas amanah yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan APEKSI harus menjadi wadah kolaboratif, bukan sekadar tanggung jawab pengurus inti.
“Wali kota ini duduk sama tinggi, duduk sama rendah. Permasalahan tidak dibebankan hanya kepada pengurus, tapi menjadi tanggung jawab bersama,” kata Eri.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan program nasional, terutama dalam mendukung target Indonesia bebas sampah pada 2029 dan penerapan sistem satu data.
“Kalau kita tidak punya data by name, by address, bagaimana bisa intervensi? Itu yang kita lakukan hari ini,” tegasnya.
Dengan terpilihnya kembali Eri Cahyadi sebagai Ketua APEKSI, diharapkan organisasi ini semakin solid dan mampu menjadi jembatan sinergi antar-pemerintah kota untuk menciptakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. (dra)
