KILASJATIM.COM, Jakarta – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan akan sangat besar. Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi domestik serta daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan akan sangat besar. Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi domestik serta daya beli masyarakat.
Menurut Sri Mulyani, tekanan ekonomi berasal dari berbagai faktor global, termasuk fenomena El Nino, ketidakpastian geopolitik, kebijakan Fed Fund Rates, serta pelemahan ekonomi di Tiongkok. Selain itu, berbagai konflik politik dan peperangan yang masih berlangsung hingga kuartal IV-2024 juga turut berkontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi.
“Kami tahu tekanan ini luar biasa, tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya,” ujar Sri Mulyani pada Senin (3/2/2025).
Ia juga menyoroti dinamika ekonomi global pada kuartal IV-2024 yang masih berpengaruh terhadap kondisi tahun 2025.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat secercah harapan dari kawasan Asia, terutama setelah pemerintah Tiongkok mulai fokus pada pemulihan ekonomi dengan meluncurkan berbagai paket stimulus fiskal dan moneter. Sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, perbaikan ekonomi Tiongkok dapat berdampak positif bagi perekonomian nasional.
Namun, di sisi lain, situasi ekonomi Amerika Serikat menjadi perhatian setelah Donald Trump kembali memenangkan Pilpres 2024. Kebijakan proteksionisme yang diterapkan Trump berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan global dan pasar keuangan internasional.
“Pemerintahan Trump 2.0 membawa banyak kebijakan yang dapat mempengaruhi ekonomi global, termasuk kebijakan tarif dan pendekatan yang lebih nasionalistik,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, di Eropa, berbagai negara besar seperti Prancis, Jerman, dan Inggris menghadapi krisis ekonomi akibat ketidaksepakatan dalam penyusunan anggaran negara. Kondisi ini semakin memperumit situasi ekonomi global.
Untuk mengantisipasi tekanan global tersebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang diterapkan pada awal tahun 2025. Beberapa kebijakan utama meliputi:
- Bantuan Pangan – Pemberian beras 10 kg per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama Januari-Februari 2025, dengan target 16 juta penerima.
- Diskon Listrik – Diskon 50% untuk pelanggan listrik hingga 2200 VA selama Januari-Februari 2025, mencakup 81,42 juta pelanggan.
- PPN DTP Properti – Insentif pajak PPN untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar dengan pengurangan pajak 100% pada Januari-Juni 2025 dan 50% pada Juli-Desember 2025.
- Insentif Kendaraan Listrik – PPN DTP dan PPnBM DTP untuk kendaraan listrik berbasis baterai dengan nilai TKDN tertentu.
- Insentif Pajak untuk UMKM dan Pekerja – Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta/bulan di sektor padat karya.
- Program Jaminan Sosial – Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami PHK.
- Pembebasan Pajak UMKM – Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga tahun 2025 serta pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun.
- Subsidi Industri Padat Karya – Subsidi bunga sebesar 5% untuk pembiayaan revitalisasi mesin industri padat karya guna meningkatkan produktivitas.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di tahun 2025. (den)