SURABAYA, kilasjatim.com: – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Soekarwo, Gubernur sekaligus Ketua TPID Provinsi Jawa Timur didampingi Difi A. Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, mencatatkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, inflasi Jawa Timur terkendali dalam batas target dan menunjukkan tren penurunan.
“Tahun 2018, inflasi Jawa Timur terkendali di 2,86% (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,13% (year on year). Tren penurunan inflasi juga terlihat dari pergerakan inflasi bulanan Jawa Timur dimana rata-rata inflasi bulanan Jawa Timur tercatat terus mengalami penurunan dibanding rata-rata inflasi 5 (lima) tahun terakhir,” kata Difi usai rapat bersama Tim TPID Jatim, Rabu (23/01/2019).
Menurut Diri, rendahnya inflasi di Jawa Timur mengindikasikan sebagai hal yang sangat positif, yaitu ketahanan ekonomi Jawa Timur dalam meredam tekanan inflasi yang bersumber dari komoditas volatile food (bahan pangan).
Harga komoditas strategis Jawa Timur yang relatif terjaga pada level rendah, berpotensi menyebabkan aliran barang keluar dari Jawa Timur (outflow komoditas) cukup tinggi, khususnya ke wilayah yang masuk dalam kategori defisit komoditas.
“Kita harus terus membenahi tataniaga pangan dan memperkuat kelembagaan petani agar dapat memantau pergerakan barang dengan lebih baik dan memastikan kecukupan stok untuk pemenuhan wilayah Jawa Timur,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah bekerjasama dengan merchant e-commerce Buka Lapak untuk menyediakan penjualan komoditas bahan pokok dari warung terdekat langsung ke konsumen.
“Dengan adanya skema kerjasama ini, kita mampu memotong rantai dan biaya distribusi serta empowering ritel tradisional agar mampu berkompetisi dengan ritel modern,” jelas Soekarwo.
Pada kesempatan tersebut Pakde juga mengusulkan penguatan supply chain atau penyediaan barang pada rantai pasokan serta supply side atau penawaran pada konsumen untuk mengendalikan inflasi.
“Dengan penguatan tersebut, maka antara kebutuhan dan ketersediaan barang akan bisa stabil.Pemerintah harus ikut menyiapkan apa saja yang dibutuhan oleh masyarakat,termasuk tersedianya pasar. Jangan sampai ketika masyarakat sudah memproduksi, tapi tidak ada yang beli,” tegas Pakde.
Ditambahkan, dalam upaya mengendalikan inflasi, Pemprov Jatim juga menerapkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memantau harga barang kebutuhan pokok. Diantaranya melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Barang Pokok (SISKAPERBAPO), dan Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP).
“Dengan menggunakan kedua aplikasi ini, perkembangan harga dan stok barang pokok dapat dipantau secara online,” papar Pakde Karwo.(kj2)
