KILASJATIM.COM, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun dua jalan tol: Jogja-Magelang-Bawen dan Cilacap-Jogja, yang ditargetkan beroperasi setelah 2019.
Pembangunan kedua tol tersebut merupakan dukungan akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Sugiyartanto menekankan, konektivitas jalan antara KSPN Borobudur dan Yogyakarta ini penting meskipun Borobudur berada di provinsi Jawa Tengah.
“Borobudur ini berada di wilayah provinsi Jawa Tengah, tetapi yang mendapatkan nilai untung adalah Yogyakarta. Bahkan kita akan memfasilitasi adanya tol dari Semarang langsung ke Jogja, dari Jogja ke arah Kulon Progo, dan dari Jogja ke arah Solo karena dari Semarang ke Solo sudah ada tol,” kata Sugiyartanto seperti dilansir Suara.com, Rabu 20 November 2019.
BACA JUGA: Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan, Ciptakan Jalan Tol yang Aman dan Nyaman
“Semoga tidak terlalu lama, sehingga di akhir 2024-lah, sudah tersambung semua secara jangka panjang,” lanjutnya.
Pengembangan Borobudur, yang menjadi salah satu KSPN, seperti tercantum dalam Perpres No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sesuai dengan Perpres No 58 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Borobudur dan sekitarnya.
Dari total anggaran Rp869.673.347.000 untuk infrastruktur lima KSPN, Ditjen Bina Marga menyediakan Rp34.651.325.000 demi mendukung kegiatan di KSPN Borobudur.
Anggaran pada 2019 itu digunakan Ditjen Bina Marga untuk menangani 113,67 kilometer jalan akses dan 2.130,24 meter jembatan, dan hingga 14 Oktober 2019, progres fisik telah mencapai 93,21%.
BACA JUGA: Jasa Marga Partisipasi Program PINA Bappenas Melalui Pembiayaan Jalan Tol Probowangi
Perkembangan infrastruktur itu tentu tak lepas dari buah kerja Ditjen Bina Marga sebagai bentuk dukungan terhadap lima KSPN prioritas 2019: Danau Toba di Sumatra Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Komodo Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Likupang di Sulawesi Utara.
Saat menjadi pembicara dalam Seminar IDX Channel Economic Outlook bertajuk “Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas” di Jakarta beberapa waktu lalu, Sugiyartanto memberikan beberapa macam pilihan akses untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Borobudur.
“Mau lewat tol boleh, mau lewat jalan nasional boleh, mau lewat jalan provinsi boleh, lewat jalan kabupaten boleh, inter dan antarmoda naik pesawat dulu baru lambung dengan darat boleh, tinggal masalah bagaimana model fungsi pelayanan dari para penyedia jasa pariwisata,” ujar Sugiyartanto.
Selain banyaknya pilihan tersebut, kemantapan rata-rata kondisi akses ruas jalan menuju Borobudur juga telah mencapai 97,95 persen.
BACA JUGA: PT JMB Optimis Konstruksi Jalan Tol Manado Bitung Diselesaikan Juli 2020
Sementara, rata-rata Volume Capacity Ratio (VCR) atau kapasitas jalan di sekitar KSPN Borobudur sebesar 0,55. Meski begitu, Sugiyartanto menambahkan, tingkat kemacetan tersebut juga tergantung dengan waktu.
“Berarti tidak macet. 0,55 pada saat jam berapa, itu kan kadang-kadang juga berpengaruh,” terangnya.
Saat ini, Ditjen Bina Marga telah memberi dukungan terhadap kegiatan di KSPN Borobudur dengan jalan nasional (non-tol) melalui jalan lintas tengah, lintas selatan, dan penghubung lintas.
Di samping itu, status ruas jalan daerah Keprekan-Borobudur telah ditingkatkan menjadi jalan nasional. (kj7)
