DPRD Surabaya Menyayangkan Dana Kelurahan Tak Sesuai Peruntukkannya

oleh -282 Dilihat

KILASJATIM, SURABAYA: Dana kelurahan (dakel) yang diperuntukkan untuk sumber daya manusia (SDM) maupun pembangunan infrastruktur di perkampungan tidak sesuai dengan harapan wali kota Surabaya Eri Cahyadi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba mengatakan dari hasil koordinasi dengan para lurah dan camat se-Surabaya khususnya masih ditemukan program yang belum teraplikasi dengan program Wali Kota. Padahal Wali Kota setiap kali turun ke bawah menemui warganya selalu mendorong warga untuk berinovasi. Seperti pembuatan kampung kreatif, kampung inovasi, dan tematik.

“Ternyata program dakel yang harusnya ada pos pemberdayaan masyarakat masih didominasi pemberian makanan. Bahkan ada kelurahan yang 100 persen pemberian makanan justru tidak menggambarkan pemberdayaan,” kata ujar Habiba, Rabu (2/11/2022).

Ia menjelaskan bahwa amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 130 tahun 2018 terkait dana kelurahan yaitu untuk percepatan pembangunan. Mulai dari pembanguan infrastruktur dan SDM.

“Kami berharap mampu mengimplementasikan keinginan Wali Kota,” ujarnya.

Dakel yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat itu terserap Rp 71.573.815.451 atau 31,37 persen. Tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa membuat ekonomi bangkit dan bergerak. Dalam APBD anggaran 30 persennya digunakan untuk dakel.

“Dakel itu bersumber dari usulan RW/RT maupun warga. Sehingga dana yang digunakan juga tergantung dari potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut.  Misalnya untuk pelatihan kue dan lain sebagainya. Sehingga banyak cara untuk membangkitkan ekonomi bagi warga,”tegasnya

Ia juga mengatakan bahwa ada usulan dari para lurah untuk mengembalikan dana permakanan ke Dinas Sosial (Dinsos). Pasalnya dana permakanan merupakan belanja sosial.

“Jadi ada usulan dari lurah-lurah untuk dana pemberdayaan masyarakat untuk permakanan dikembalikan posnya ke Dinsos,”tuturnya.

Oleh karena itu ia juga berharap agar untuk melaksanakan amanah dari Permendagri tentang dakel perlu melibatkan seperti PKK.

“Makanya perlu didorong dan harus dimotivasi  dengan melibatkan berbagai elemen. Seperti PKK,”imbuhnya.

Sementara itu, Lurah Simokerto, Junaidi Abdilah mengatakan bahwa selama ini pihaknya selalu mendengarkan apa yang menjadi kendala dan keinginan dari warga.

“Jadi selama ini kita turun mendengarkan apa saja kendala dan keinginan mereka. Dan kami hadir sebagai penyemangat. Apalagi kami ada dana kelurahan (dakel) yang bisa kita lakukan untuk intervensi untuk mendukung sarana dan prasarana,”kata Junaidi. (KJ3/ADV)

No More Posts Available.

No more pages to load.