KILASJATIM.COM, Surabaya: Jelang berakhirnya tahun ajaran baru sekolah kerap melakukan kegiatan di luar kota seperti piknik maupun study tour. Namun seyogyanya, pihak sekolah tidak bisa memaksa kondisi siswa yang berasal dari keluarga miskin untuk ikut serta dengan menarik biaya yang memberangkatkan siswa tersebut.
Oleh karena itu Komisi D DPRD Surabaya meminta kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk mengingatkan kepada sekolah di Surabaya agar siswa yang berasal dari kalangan keluarga miskin agar tidak terbebani biaya saat melakukan kegiatan di luar kota.
“Ada baiknya diperhatikan betul-betul kegiatan tersebut. Jangan sampai membebani wali murid atau siswanya. Terutama warga yang tidak mampu,” kata Khusnul, Senin (29/5/2023).
Khusnul sendiri mengaku mendapat laporan atau aduan dari beberapa wali murid yang terbebani oleh kegiatan study tour di salah satu SMP Negeri. Biaya yang dibebankan ke tiap siswa sekitar Rp 800 ribu. “Kemarin ada beberapa yang ngadu dan lapor ke saya karena terbebani biaya untuk study tour di sekolah. Mereka tidak berani menyampaikan ke sekolah karena takut,”ungkapnya.
Menurut Khusnul agenda siswa ke luar kota bukan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Namun nyatanya sekolah sudah mulai mempersiapkan para siswa bahkan wali murid juga mulai diundang untuk membicarakan tentang study tour.
“Itu kan bukan hal yang wajib. Jadi Dispendik harus benar – benar memantau sekolah yang melakukan study tour dan memberikan imbauan atau surat edaran ke sekolah agar menjadi perhatian,” jelas Khusnul.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dulu Dispendik sudah pernah memberikan imbauan akan tidak wajibnya sekolah melakukan study tour. “Namun apakah imbauan itu masih berlaku atau tidak? Nah, itu harus dipertegas lagi,”ujarnya.
Meski demikian jika memang pihak sekolah akan melakukan study tour bisa menggunakan dana bopda yang ada disekolah. “Saya rasa bisa itu menggunakan dana bopda biar tidak terbebani siswa yang tidak mampu,”pungkasnya. (nia)
