DPRD Surabaya Dorong Pemkot Percepat Pengentasan Kemiskinan

oleh -458 Dilihat

KILASJATIM.COM, SURABAYA: Tahun ini, tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya adalah peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial berkelanjutan. Penanganan kemiskinan termasuk di poin kedua. Tema di bidang sosial yang diambil merupakan langkah yang tepat. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus Pemkot tahun ini dengan langkah signifikan. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo menuju 2024 dengan zero kemiskinan ekstrem. Di Surabaya, jumlah kemikinan ekstrem tercatat sebanyak 23.530 warga.

“Arahan pusat adalah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Itu bagus. Tapi, jangan lupa ada juga gakin dan pramiskin yang juga harus dientaskan. Mereka harus mendapat intervensi pemerintah, termasuk warga pramiskin. Jangan sampai, warga pramiskin ini dibiarkan sehingga masuk sebagai gakin dan berpotensi menambah jumlah kemiskinan ekstrem,” ungkap Reni.

Reni menjelaskan, setiap reses dan kunjungan ke warga, ia selalu mendapati masalah klise. Yakni, perihal kemiskinan warga dan harapan mereka untuk mendapatkan bantuan merata.

“Salah satu yang menjadi persoalan adalah terkait data. Misalnya, stiker keluarga miskin. Masih ada penerima manfaat yang belum mendapatkannya. Ada juga yang kondisinya sangat tidak mampu namun belum masuk data gakin,” ujar Reni.

Pada Januari tahun lalu, saat gakin masih disebut bagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jumlah warga gakin 1,3 juta jiwa. Lantas, dilakukan kalibrasi data, di tahun yang sama menurun jadi 638.616 warga. Akhir tahun lalu, Pemkot melibatkan Kader Surabaya Hebat, pejabat kelurahan, RT, dan RW untuk melakukan pengecekan lapangan. Dari 638 ribu, menjadi 219 ribu gakin dan 248 ribu pramiskin. Pengecekan menggunakan indikator kemiskinan nasional.

Baca Juga :  Jember Sabet Tiga Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2019  

Strategi Penanganan Kemiskinan

Dikatakan Reni, terdapat tiga strategi yang bisa menjadi kunci penanganan kemiskinan. Pertama, akurasi data. Berkurangnya jumlah gakin dari 638 ribu menjadi 219 ribu harus dipastikan akurasinya. Caranya, melakukan pengecekan by name by address di seluruh kecamatan. Dengan begitu, bantuan bisa tepat sasaran dan tersalurkan dengan merata dan tak ada warga tak mampu yang terlewat didata.

“Pemkot juga perlu membuka layanan pengaduan tentang temuan di lapangan. Baik aduan dari dewan, jurnalis, pejabat kelurahan, RT, RW, atau masyarakat umum. Jadi, semua pihak bisa membantu demi menerbitkan data akurat,” ungkap Reni.

Strategi kedua adalah perlindungan warga melalui pengurangan beban. Hal ini bisa dilakukan lewat berbagai cara. Mulai dari beasiswa sekilah, BPJS, penyediaan rumah susun (rusun), renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga pemberian permakanan. Seluruhnya menjadi bentuk intervensi penting untuk mengurangi beban gakin.

“Mungkin, Pemkot juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan bantuan di lini transportasi yang sejauh ini belum ada. Misalnya, keluarga gakin diberikan akses khusus untuk naik tranportasi gratis bagi anaknya yang sekolah. Tentu ini bisa mengurangi beban sehari-hari mereka,” tambah Reni.

Terakhir, adalah strategi di bidang pemberdayaan. Tak hanya diberikan ikan, gakin atau pramiskin juga harus diberikan kail. Hingga kini, beberapa langkah pemberdayaan yang dilakukan Pemkot dinilai Reni cukup efektif. Mulai dari pemberdayaan UMKM melalui adanya e-peken dan pameran. Ada juga bursa kerja dan pelatihan bagi masyarakat umum. Selain itu, ada Rumah Padat Karya yang merupakan lahan pemkot yang diperuntukkan bagi gakin untuk kegiatan ekonomi.

“Rumah Padat Karya ini perlu diperkuat. Harus ada pendataan mana aset pemkot yang perlu dimaksimalkan. Sejauh ini, terdapat 3.200 gakin yang dikaryakan di Rumah Padat Karya. Jadi, ini sangat potensial sebagai senjata mengentaskan warga dari predikat gakin,” ungkap Reni.

Baca Juga :  Audiensi Dengan Wali Kota Madiun, PGI Sepakat Dukung Pembangunan Kota  

Selain Pemkot, Reni juga mengimbau lurah dan pejabat kelurahan untuk membantu menemukan potensi warganya. Dengan begitu, mereka bisa berinovasi untuk melakukan kegiatan ekonomi yang meningkatkan taraf hidup bersama. (ADV/nia)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.