KILASJATIM.COM, Sidoarjo – DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Sekretariat Dewan (Sekwan) menggelar sosialisasi e-Katalog V6.0 di ruang rapat DPRD Sidoarjo pada Senin (23/12/2024). Acara ini dihadiri oleh puluhan insan pers dari berbagai media, mulai dari cetak, online, hingga elektronik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan mendukung kelancaran kerja sama dalam publikasi berbayar.
Hj. Diana Kholida Hasan, S.Sos., M.I.Kom., Pranata Humas Ahli Muda, yang mewakili Ketua DPRD Sidoarjo dalam sambutan pembuka, menyampaikan pentingnya pembaruan sistem e-Katalog. “Kami ingin berbagi informasi tentang kebijakan e-Katalog versi 6.0. Salah satu perubahan penting adalah pengenalan aplikasi baru yang diharapkan dapat memperbaiki kendala di versi sebelumnya,” ungkap Diana.
Menurut Diana, e-Katalog V6.0 dirancang untuk menyempurnakan sistem sebelumnya yang masih memiliki sejumlah kelemahan. “Versi 6 hadir untuk menjawab berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara produk yang diunggah dan label yang ada,” tambahnya.
Okii Aliiansyah, narasumber dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), menjelaskan bahwa e-Katalog V6.0 membawa berbagai pembaruan signifikan. “Pada versi sebelumnya, terdapat banyak ketidaksinkronan antara produk dan harga yang ditawarkan penyedia. Ini menjadi perhatian utama LKPP, sehingga diluncurkan versi terbaru ini,” jelas Okii.
Salah satu fitur unggulan dari versi 6.0 adalah hanya penyedia langsung yang dapat melakukan transaksi, tanpa adanya delegasi dari pihak lain. “Ini untuk memastikan kualitas dan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
Okii juga mengimbau para peserta sosialisasi untuk segera beradaptasi dengan sistem baru ini. “Kami berharap semua pihak mulai menggunakan e-Katalog versi 6.0 sebelum versi lama ditutup. Sistem ini sudah tersedia dan bisa langsung diakses,” katanya.
Dalam sesi penutup, peserta diberikan panduan cara mendaftar akun di e-Katalog V6.0 serta langkah-langkah operasionalnya. Harapannya, sistem baru ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. (TAM)
