DPRD Sidak Keberadaan Tambang Tumpang Pitu di Banyuwangi

oleh
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Satib ditemui di DPRD Jatim.

KILASJATIM.COM, Surabaya – Komisi D DPRD Jatim akan melakukan sidak tambang di Banyuwangi. Ini dilakukan karena munculnya aksi mogok makan warga Sumberagung Banyuwangi di depan Kantor Gubernur Jatim sebagai bentuk protes terhadap keberadaan tambang emas tumpang pitu.

“Kalau ada penolakan dari warga tentunya ada masalah. Ini yang akan kami cari tahu kenapa permasalahan ini muncul,” kata anggota komisi D DPRD Jatim, Satib saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim, Jumat (28/2).

Pihaknya akan mendengar langsung dari pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dan pengelola tambang emas di Banyuwangi. “Kami juga akan mengajak Dinas ESDM Jatim untuk mengetahui perizinan dari pertambangan Tumpang Pitu,” ungkap politisi asal Jember ini.

BACA JUGA: Setiajit : Pertambangan Berizin Bisa Ditutup Jika Melakukan Pelanggaran Hukum

Ia khawatir masyarakat setempat selama ini hanya menjadi penonton ketika wilayahnya dieksploitasi oleh perusahaan pertambangan, sehingga lambat laun dapat memicu persoalan. ”Ini yang harus diperhatikan semua pihak. Masyarakat harus dilibatkan terlebih dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas Satib.

Sebelumnya, warga Sumberagung Banyuwangi melakukan aksi di kantor gubernur Jatim jalan Pahlawan Surabaya dalam 101 hari berturut-turut. Mereka dalam aksinya bahkan melakukan aksi mogok dan ngontel dari Banyuwangi ke Surabaya.

Tuntutan mereka cuma satu yaitu minta agar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menutup atau mencabut izin usaha pertambangan di Tumpang Pitu Banyuwangi karena telah merusak lingkungan di Kawasan Gunung Tumpang Pitu dan sekitarnya. (kominfo/kj7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *