DPRD Pastikan Jembatan Timbang akan Dikembalikan ke Provinsi  

oleh
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

KIALSJATIM.COM, Surabaya – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memastikan bahwa jembatan timbang yang saat selama ini mangkrak dan diambil alih oleh pemerintah pusat akan dikembalikan lagi ke Pemerintah Provinsi.

Kepastian pengembalian jembatan timbang ke provinsi ini setelah pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Jatim melakukan roadshow ke beberapa kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam agenda tersebut juga dibahas terkait nasib peralihan kewenangan jembatan timbang dari provinsi ke pemerintah pusat seperti yang diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak ditemui di ruang pimpinan DPRD Jatim, Selasa (21/1) mengungkapkan hal tersebut ketika pertemuan di bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan, Jumat (17/1). Kebetulan dalam pertemuan itu hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Pariwisata, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala BKPM.

Dari Pemprov Jatim selain rombongan Gubernur juga ada Ketua DPRD Jatim, kesempatan itu digunakan khusus untuk menyampaikan kepada Menteri Perhubungan persoalan implementasi UU 23/2014 bahwa jembatan timbang yang ditarik oleh pemerintah pusat yang kini justru tidak ada yang mengelola.

BACA JUGA: Dianggap Kurang Efektif, DPRD Jatim Lakukan Revitalisasi Sejumlah Perda

“Di hadapan Pak Menhub, kami menyampaikan permohonan supaya jembatan timbang itu dikembalikan kepada daerah. Karena hampir semua jembatan timbang sekarang ini dalam posisi mangkrak dan tidak terurus,” terang Sahat.

Menteri Perhubungan langsung merespon positif usulan tersebut. Meski awalnya Kemenhub berencana menggandeng pengelolaan jembatan timbang dengan pihak ketiga semacam outsourcing swasta, namun hal ini terbantahkan karena Pemprov Jatim juga siap secara SDM dan keahlian.

“Dalam pertemuan itu menteri perhubungan menyampaikan kesanggupannya akan mengembalikan jembatan timbang kepada daerah,” ungkap Sahat didampingi Kusnadi.

Hal ini kemudian menjadikan salah satu kebanggaan bagi Jawa Timur agar jembatan timbang yang tersebar di sejumlah titik bisa kembali beroperasi. Karena semenjak diambil alih pusat, jembatan timbang tidak lagi mengawasi kendaraan yang kelebihan muat angkut sehingga berpotensi merusak kondisi jalan.

BACA JUGA: Dilantik, Anik Maslachah Resmi Jadi Wakil Ketua DPRD Jatim

“Ini kami anggap salah satu keberhasilan, dan kita senang. Karena pada saat itu pak menteri berjanji segera merevisi mengajukan perubahan terhadap undang-undang terkait pengaturan jembatan timbang dalam Prolegnas 2020,” paparnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama DPRD Jatim juga memperjuangkan persoalan uji type angkutan dan ijin bis pariwisata yang saat ini diambil alih pemerintah pusat. Hal itu sangat memberatkan pengusaha angkutan. “Pak menteri juga menyanggupi dikembalikan ke Provinsi Jatim,” sebutnya.

Setelah ada kebijakan ini, pimpinan DPRD Jatim akan segera mensosialisasikan ke komisi terkait. “Kami akan minta kepada Komisi D untuk mengawal kebijakan tersebut, agar Jembatan Timbang resmi dikelola provinsi lagi,” pungkas Sahat. (kominfo/kj7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *