KILASJATIM.COM, Surabaya – Anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil secara terang-terangan mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberikan status JIIPE (Java Integrated Industri and Port Estate) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Banyak pengaduan yang masuk ke saya apa yang terjadi di JIIPE. Proses rekrutmen tenaga lokal yang tak jelas serta efek lingkungan yang disebabkan adanya JIIPE tersebut juga belum terselesaikan,” kata politisi asal Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Samwil ditemui di DPRD Jatim, Senin (18/11).
Beberapa masalah JIIPE selama proses pembangunan, antara lain tersandung urusan pembebasan tanah milik warga yang belum terbayar 100 persen. ”Belum lagi soal lingkungan dimana kali miring yang airnya biasa dimanfaatkan oleh petambak, kini tak bisa digunakan lagi karena diurug tanah. Masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan manajemen JIIPE dengan masyarakat setempat,” terang pria asli Bawean Gresik.
Sebelum ada proses penyelesaian dengan warga, maka pihaknya minta pemerintah menunda atau meninjau ulang penetapan KEK untuk JIIPE. “Kalaupun jika sudah dikeluarkan tentunya harus ditangguhkan. Pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat Gresik, bukan mendengar suara pengusaha saja,” harap Samwil.
BACA JUGA: JIIPE Diresmikan Presiden Joko Widodo
Ia mengaku akan berkoordinasi dengan pihak DPR RI dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah JIIPE dengan warga Gresik. “Nanti lewat jalur komunikasi legislasi antara DPRD Jatim dan DPR RI aspirasi warga Gresik harus diperhatikan. Kami minta pihak JIIPE selesaikan dulu masalah dengan warga Gresik dan jika tak dipenuhi maka kami desak pemerintah untuk membatalkan status KEK untuk JIIPE,” tegas mantan anggota DPRD Gresik ini.
Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu elemen Forum Kota (Forkot) Kabupaten Gresik menolak pemberian status KEK untuk JIIPE. Sebagai bentuk penolakan tersebut, Forkot selain aksi, juga wadul ke DPRD kabupaten Gresik.
Menurut pihak Forkot pihaknya minta agar manajemen JIIPE menuntaskan persoalan sengketa tanah rakyat yang lahannya terkena proyek pembangunan JIIPE serta menyelesaikan permasalahan lingkungan yang berdampak merugikan masyarakat Gresik dan sekitarnya.
Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu elemen Forum Kota (Forkot) Kabupaten Gresik menolak pemberian status KEK untuk JIIPE. Sebagai bentuk penolakan tersebut, Forkot selain aksi, juga wadul ke DPRD kabupaten Gresik.
BACA JUGA: PGN Mulai Alirkan Gas Bumi ke Kawasan Industri Terintegrasi JIIPE di Gresik
Menurut pihak Forkot pihaknya minta agar manajemen JIIPE menuntaskan persoalan sengketa tanah rakyat yang lahannya terkena proyek pembangunan JIIPE serta menyelesaikan permasalahan lingkungan yang berdampak merugikan masyarakat Gresik dan sekitarnya. (kominfo/kj7)
