KILASJATIM.COM, Surabaya – DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti lambannya penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo dan mendesak pemerintah kabupaten segera menyusun master plan penanggulangan banjir yang selama ini dijanjikan.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, menyusul munculnya kembali genangan air cukup tinggi di sejumlah wilayah Sidoarjo setelah diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir.
“Janji adalah utang. Dulu saat kampanye disampaikan bahwa master plan dan grand design penanggulangan banjir sudah disiapkan. Namun sampai pembahasan RAPBD 2026, rencana itu tidak muncul,” tegas Adam dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).
Genangan air setinggi lutut dilaporkan muncul di beberapa titik, termasuk di kawasan Jalan Raya Pahlawan sekitar Lippo Mall Sidoarjo, yang menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah kendaraan mogok. Kondisi ini, menurut Adam, menunjukkan bahwa sistem drainase di Sidoarjo belum mampu menampung debit air saat hujan berintensitas tinggi.
Adam menambahkan, Fraksi Golkar DPRD Jatim telah memasukkan sorotan tersebut dalam pandangan umum terhadap RAPBD 2026. Ia menilai, penyusunan rencana induk penanganan banjir menjadi fondasi penting agar langkah penanggulangan dapat berjalan terukur dan terpadu.
“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan BP DAS Brantas dan penerapan Insentif Kinerja Ekologi sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Kalau master plan dibuat, langkah penanganannya bisa terukur,” jelasnya.
Sebagai Ketua Komisi C yang membidangi urusan pembangunan, Adam menegaskan kesiapannya membantu Pemkab Sidoarjo dalam berkoordinasi dengan Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat untuk mempercepat penyusunan rencana induk tersebut.
“Banjir adalah persoalan lintas sektoral. Pemkab perlu dukungan semua pihak, tapi kuncinya rencana induk harus segera disusun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adam mengingatkan bahwa Sidoarjo sebagai wilayah delta membutuhkan penataan ruang berbasis mitigasi. Tanpa arah pembangunan yang jelas, proyek penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan.
“Kalau pembangunan dilakukan tanpa arah, hasilnya tidak bertahan lama. Penanggulangan banjir harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar janji politik,” ujarnya.
Adam juga menegaskan bahwa DPRD Jawa Timur memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kinerja kepala daerah berjalan sesuai visi-misi yang pernah dijanjikan kepada masyarakat.
“Golkar tidak hanya bertugas memenangkan Pilkada. Kami juga wajib mengingatkan kepala daerah atas janji prioritas dalam visi dan misi mereka. Itu bagian dari tanggung jawab politik,” pungkasnya.(ara)
