KILASJATIM.COM, Surabaya – Jawa Timur kembali dihadapkan pada wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kini menjadi perhatian serius. Wabah ini bahkan dinilai lebih ganas dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Menanggapi hal tersebut, para legislator mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar wabah ini dapat ditetapkan sebagai wabah nasional, guna meningkatkan efektivitas penanganan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengunjungi Pasar Parang, Magetan, untuk meninjau langsung dampak dari wabah PMK. Dalam kesempatan tersebut, Deni menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar distribusi vaksinasi dan langkah-langkah penanganan lainnya dapat dilaksanakan secara lebih efektif, Kamis, 16 Januari 2025
“Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif,” ujar Deni Wicaksono.
Deni juga menyampaikan bahwa peternak melaporkan bahwa wabah PMK kali ini lebih cepat menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu yang singkat. Untuk itu, Pemprov Jatim, bersama Dinas Peternakan, terus berupaya melakukan koordinasi untuk mengatasi situasi tersebut.
Sejak November 2024, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi wabah ini. Obat-obatan telah didistribusikan, diikuti dengan vaksinasi sebanyak 12.500 dosis pada akhir Desember 2024. Pada 15 Januari 2025, Jawa Timur menerima tambahan 616.500 dosis vaksin yang langsung didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.
“Anggaran APBD juga telah kami tambahkan untuk pengadaan vaksin. Sebanyak 1,4 juta dosis sudah tersedia, meskipun masih ada kekurangan yang kami upayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan,” tambah Deni.
Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, Deni menekankan pentingnya pembatasan lalu lintas ternak. Hewan yang akan dipasarkan atau dikirim harus sudah divaksin dan dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.
“Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idulfitri dan Iduladha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama,” ungkap Deni.
Deni juga mengungkapkan aspirasi peternak yang menginginkan adanya skema perlindungan seperti asuransi untuk ternak yang mati akibat wabah. Meskipun skema ini belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, Deni menilai ide tersebut sangat menarik dan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.
“Saat ini pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak seperti BPJS untuk manusia bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian besar,” jelas Deni.
Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani, juga menambahkan pentingnya peran peternak dalam mengendalikan wabah ini. Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain: tidak menjual ternak dengan harga murah secara panik, membatasi akses orang yang tidak berkepentingan ke kandang, melakukan desinfeksi secara rutin di kandang dan area pasar, serta segera melapor jika ada ternak yang terjangkit.
“Edukasi adalah kunci. Kami minta bantuan media untuk menyampaikan pesan ini kepada peternak agar wabah ini dapat segera terkendali,” kata dr. Indi.
Dengan terus meningkatnya jumlah kasus, diharapkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan peternak dapat membatasi penyebaran wabah PMK di Jawa Timur dan memastikan ternak tetap sehat menjelang perayaan Idulfitri dan Iduladha yang akan datang. (den)