KILASJATIM.COM, SURABAYA: Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital yang dibentuk Komisi VI DPR mulai membahas berbagai hal berkaitan dengan investasi Telkom pada perusahaan GoTo.
Anggota Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital, Mufti Anam, mengatakan, Panja dibentuk untuk membikin jelas masalah tersebut. “Tentu kita tidak ingin ada yang menunggangi masalah ini. Prinsipnya, hal-hal obyektif harus disampaikan,” ujar Mufti Anam, Selasa (28/6/2022).
Mufti memaparkan, di luar perdebatan naik-turunnya harga saham GoTo sebagai mekanisme pasar yang wajar, terdapat dua isu utama yang perlu dicermati dalam investasi Telkom di Goto.
Pertama, soal kedaulatan digital, di mana perusahan digital nasional perlu didukung untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang ujungnya adalah memberi dampak optimal ke ekonomi nasional, di antaranya penciptaan tenaga kerja dan pemberian nilai tambah pada setiap aktivitas perekonomian.
Kedaulatan digital penting dijaga, papar Mufti, selain berkaitan dengan daya saing bangsa, juga karena untuk memastikan potensi ekonomi digital berhasil dimanfaatkan pelaku usaha Tanah Air. Mufti mencontohkan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi internet di Asia Tenggara akan mencapai USD 363 miliar pada 2025, dan Indonesia berkontribusi 40 persen di antaranya.
“Jadi pertama kita dudukkan ini dalam konteks kedaulatan digital. Ini bukan soal naik-turun harga saham GoTo, tapi lebih pada bagaimana Telkom sebagai BUMN turut memastikan kedaulatan digital terwujud dengan ikut masuk sebagai pemegang saham Goto. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.
Mufti memaparkan. Presiden Jokowi pun meminta ada percepatan transformasi digital nasional, termasuk dengan penyiapan regulasi dan skema pembiayaan.
“Dalam konteks itu, sebenarnya kita bisa menempatkan corporate action Telkom lewat Telkomsel di Goto sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital,” papar mantan ketua umum HIPMI Jawa Timur.
Isu kedua, lanjut Mufti, dinamika investasi Telkom di Goto perlu dijadikan sebagai momentum untuk menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan terkait model investasi di perusahaan digital ke depan.
“Semua pemangku kepentingan perlu tahu dan memahami skema-skemanya, sehingga semua duduk masalahnya menjadi jelas. Bila memang diiringi dengan kajian yang obyektif, investasi di perusahaan teknologi seperti GoTo, apalagi sebagai market winner karya anak bangsa, maka perlu didukung, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga pelaku usaha lainnya,” jelas Mufti. kj1
