Dinsos Ponorogo Ajak Masyarakat Peduli Warga Miskin Sekitarnya    

oleh
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo, Supriyadi.

KILASJATIM.COM, Ponorogo – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Ponorogo mengajak seluruh masyarakat Ponorogo lebih peduli terhadap warga tidak mampu di sekitarnya. Bila mengetahui, masyarakat bisa melapor ke pihak berwenang seperti perangkat desa setempat atau ke Dinsos secara langsung agar bisa segera mendapatkan tindak lanjut yang tepat.

Kepala Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo, Supriyadi, Rabu (11/3/2020) mengatakan, pada pekan ini sedang dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang akan membahas soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah data basis yang berisi data kondisi kesejahteraan sosial warga dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga

“Hari-hari inilah waktu yang tepat bagi masyarakat untuk mengusulkan warga di sekitarnya atau dirinya sendiri kalau memang dinilai tidak mampu agar masuk DTKS. Kalau sudah masuk DTKS, maka berbagai program bantuan untuk meningkatkan perekonomian bisa didapatkan. Kalau tidak masuk DTKS ya tidak bisa dibantu,” ungkap Supriyadi.

BACA JUGA: Sebanyak 26 Desa Di Ponorogo Dapat Program PISEW    

Dirincinya, program bantuan tersebut antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan dana Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya. Kube akan diberi dana untuk berbagai usaha yang bisa dilakukan anggotanya.

“Nah khusus Kube, tahun ini kita dapat program untuk 100 kelompok. Masing-masing kelompok anggotanya 10 orang. Dana yang diberikan per orang Rp2 juta. Jadi total untuk 2020 ini adalah Rp2 miliar. Untuk tahun 2021 juga sudah kita usulkan untuk Kube ini,” ungkap Supriyadi.

Setelah musdes dan muskel untuk DTKS ini, akan ada verifikasi faktual terkait hasil musdes dan muskel. Hal ini untuk memastikan kondisi dari warga yang namanya masuk dalam usulan DTKS tersebut.

“Masyarakat juga kita minta bersinergi dengan pemerintah melalui perangkat desa, kecamatan atau ke kita (Dinsos) langsung. Laporkan warga miskin di sekitarnya melalui pihak berwenang tersebut. Itu agar kita bisa memberikan penanganan sesuai kondisinya. Seperti Bu Pariyem, Pak Gumbreg, Bu Mbah Mesirah, Bu Miyati, dan Pak Katiran (warga miskin yang telah diassesment Dinsos),” kata Supriyadi. (kominfo/kj25)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *