KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di ruang pertemuan kantor dinas setempat, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi dan dialog terbuka antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media terkait perbaikan sistem pelayanan publik, kendala sistem perizinan digital OSS, serta sinergi lintas instansi dalam meningkatkan mutu layanan di sektor pangan dan pertanian.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Eni Rustianingsih, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi itu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan pemerintah. “Kami menghadirkan seluruh stakeholder untuk mengevaluasi manajemen layanan, sekaligus menjaring masukan terhadap isu-isu strategis di sektor pangan dan pertanian,” ujar Eni.
Menurut Eni, sektor pangan dan pertanian mencakup rantai yang luas, mulai dari budidaya hingga tahap hilirisasi. Salah satu persoalan yang kerap dihadapi daerah adalah sistem perizinan digital melalui Online Single Submission (OSS) yang masih sering mengalami gangguan teknis di tingkat pusat. Kondisi ini menghambat tindak lanjut perizinan oleh pemerintah daerah.
“Dalam praktiknya, masyarakat tidak mau tahu itu kewenangan pusat atau daerah. Mereka hanya ingin proses cepat dan tuntas. Karena itu, kami berharap komunikasi dengan kementerian terkait bisa lebih terbuka agar kendala teknis semacam ini bisa diantisipasi,” ungkapnya.
Selain digitalisasi perizinan, Eni juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas uji laboratorium di Sidoarjo. Saat ini hanya terdapat tiga laboratorium aktif yang melayani pengujian di bidang pangan dan pertanian. “Kami berharap bisa menambah dua laboratorium lagi agar layanan tidak menumpuk dan proses uji bisa lebih cepat,” tambahnya.
Forum yang dihadiri berbagai unsur masyarakat ini juga menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan langsung persoalan di lapangan. Loetfi, perwakilan media Duta Masyarakat, mengungkapkan beberapa keluhan terkait lamanya proses OSS ketika sistem error, kerumitan perizinan ternak masuk, serta distribusi pupuk yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Produksi Peternakan, drh. Tony Hartono, melalui stafnya Rina, menjelaskan bahwa lalu lintas hewan ternak dari luar daerah diatur melalui aplikasi iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional). “Peternak wajib memiliki akun dan mendaftarkan hewannya dalam sistem iSIKHNAS. Jika daerah asal dan Sidoarjo sama-sama berstatus ada kasus PMK, maka masih diperbolehkan masuk. Namun bila berbeda status penyakit, tidak bisa,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan, Nusfa Musdalifah, menanggapi persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang sempat memicu keresahan di kalangan petani. “Masalah utama biasanya terkait stok dan harga. Jika ada penjualan di atas HET, kami sudah minta kelompok tani membuat surat kesepakatan internal agar jelas peruntukannya,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar petani berhati-hati menyimpan pupuk bersubsidi tanpa surat keterangan resmi. “Jika pupuk disimpan di gudang atau rumah tanpa izin yang jelas, itu bisa dikategorikan sebagai penimbunan oleh aparat penegak hukum,” tegas Nusfa.
Forum yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan pembahasan teknis mengenai izin OSS air bawah tanah serta tindak lanjut atas berbagai masukan peserta. Hasil diskusi akan dirangkum sebagai rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada dinas dan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun pusat.
Melalui FKP ini, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo berharap proses digitalisasi layanan dan perizinan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi Eni Rustianingsih, kunci perbaikan pelayanan publik bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi. “Kami ingin membangun sistem yang tidak hanya cepat, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya. (TAM)
