Demi Desa ODF, Para Kades Di Ponorogo Targetkan Jambanisasi Rampung Maret    

oleh -769 Dilihat
Kades Pengkol, Sunoto menunjukkan pengerjaan jamban di rumah Mbah Ribut yang mencapai 70 persen penyelesaian karena ditambahi tembok batako secara swadaya.

KILASJATIM.COM, Ponorogo – Sejumlah Kepala Desa di Ponorogo menargetkan menyelesaikan program stimulan jamban alias ‘jambanisasi’ tahun anggaran 2019 pada bulan Maret tahun ini. Ini agar status mereka bisa segera beranjak menjadi desa ODF (Open Defecation Free) atau bebas dari orang yang buang air besar (BAB) sembarangan.

Kades Pengkol, Kecamatan Kauman, Sunoto, Rabu (4/3/2020), mengatakan, program stimulan pembangunan jamban ini diterimanya setelah pihak puskesmas setempat melakukan survei dan mendapati masih banyak warga Desa Pengkol yang BAB di sungai.

“Maka agar segera ODF, kami mendapat program ini. Secara prosedur, pada Juli-Agustus kami mengajukan permohonan. Pada Desember dana untuk stimulan jamban ini langsung ditransfer ke rekening desa. Menjadi BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa),” urai Sunoto sambil menyebut ada 60 KK yang pada program kali ini menjadi keluarga penerima manfaat.

Hal senada diungkapkan Kades Sampung, Kecamatan Sampung, Sujoso. Program yang dilaksanakan di desanya berawal dari temuan beberapa petugas dari Puskesmas Sampung soal warga yang masih BAB di sungai dan kebun.

BACA JUGA: ‘Stimulan Jamban’ Signifikan Tekan Jumlah Balita Stunting Di Ponorogo

“Ternyata desa kami belum ODF. Akhirnya, ada 40 KK yang dapat bantuan stimulan jamban ini,” katanya.

Sunoto dan Sujoso memberikan pernyataan yang sama soal pelaksanaan program stimulan jamban ini. Yaitu bahwa dana dari rekening desa langsung dibelanjakan berupa material ke toko yang menjadi mitra. Material yang dibeli sesuai spesifikasi yang ditentukan Pemkab Ponorogo, seperti gorong-gorong, pipa, besi, semen, pasir, jamban dan material lain yang dibutuhkan.

“Untuk satu paket stimulan jamban, kami dapat dana sebesar Rp 1 juta dipotong pajak (menjadi sekitar Rp 885 ribu). Pihak desa yang membelanjakan material itu dan diantar langsung oleh toko ke rumah keluarga penerima manfaat,” ungkap Sujoso.

Baca Juga :  Kurang Dari 3 Bulan, BPBD Evakuasi 200 Pohon Tumbang

Keduanya mengatakan, jumlah dana tersebut hanya cukup untuk membuat bangunan jambannya saja. Dinding dan bak air permanen tidak tercukupi oleh angaran tersebut. Ongkos tukang juga tidak bisa tertutupi. Warga pun kerja bakti atau membangun jamban bergantian sesama penerima manfaat.

BACA JUGA: Pembangunan Pasar Legi Ponorogo Resmi Dimulai    

“Tapi kan sifatnya stimulan maka ya kerja bakti. Ada juga warga yang swadaya menambah material agar terbangun dinding permanen. Ada yang mecah celengan, ngutang atau disumbang uang oleh saudaranya, anaknya, atau kerabatnya yang lain,” kata Sujoso.

Di kedua desa, program ini sudah berjalan sekitar 75 persen sampai 80 persen. Di Desa Sampung, dari 40 KK yang menjadi penerima manfaat, sudah 35 jamban yang terpasang. Sedangkan di Desa Pengkol, dari 60 KK, sudah sekitar 45-50 jamban yang sudah rampung. Dengan tambahan dana dari warga, ada jamban yang sudah tertutup oleh dinding permanen dan ada juga yang dibuatkan sekat dari anyaman bambu atau gedhek.

“Ada yang masih nunggu uang hasil panen, ada yang masih nunggu kiriman dari putranya yang kerja di luar kota. Mereka ini ingin agar jambannya sekalian yang tertutup dan bagus. Ya nombok sendiri, ada yang Rp2 juta, ada yang lebih. Ada juga yang masih antre karena tukang yang bisa memasang jamban tidak banyak. Hujan juga halangan, sebab tanah yang digali nyumber (keluar air). Tapi kami berupaya Maret ini selesai semua,” terang Sunoto.

Sunoto dan Sujoso sempat tertegun saat ditanya peluang korupsi dari program ini. Menurutnya dengan alur dana yang digariskan, sulit rasanya mendapatkan celah melakukan rasuah. Belum lagi dana tersebut dinilai masih kurang untuk membuat jamban dari material terbaik.

Baca Juga :  Lima Terdakwa Kasus Tower Jadi Korban Pemerasan Mantan Bupati Mojokerto

“Kami ini belanjanya material kelas 2, ada kwitansi yang harus dilaporkan ke pemerintah, lalu korupsinya di mana,” pungkas Sunoto. (kominfo/kj25)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.