KILASJATIM.COM, Jakarta – Crown Group Indonesia memberikan kesempatan dan kemudahan setiap orang asing yang memiliki apartemen di Australia akan mendapatkan SHM atas unit apartemen yang dimiliknya.
Sebagaimana dikatakan Manajer Penjualan Crown Group Indonesia, Reiza Arief, menjawab beberapa pertanyaan yang muncul perihal legalitas kepemilikan apartemen di Australia.
“Banyak calon konsumen yang mempertanyakan hal ini kepada kami perihal pembeli asing di Australia, terutama ketika mereka memperbandingkan dengan pengalaman membeli unit apartemen di Indonesia,” ujarnya, Selasa (9/2/2021).
Dijelaskan, bahwa orang asing tetap akan mendapatkan jenis sertifikat yang sama dengan penduduk lokal, yaitu SHM yang berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan.
Sementara yang membedakan legalitas kepemilikan properti bagi orang asing di Australia dengan di Indonesia, lanjut Reiza, di Australia hanya berlaku satu jenis sertifikat saja, yaitu Freehold certificate dan lahan di atas gedung akan dibagi dalam bentuk strata ke setiap unit.
“Jika di Indonesia kan terdapat beberapa tipe sertifikat tergantung dari kepemilikan lahan gedung. Sementara strata hanya merupakan kepemilikan ruang unit dan tidak termasuk lahan dimana gedung itu berdiri,” urainya seraya menambahkan untuk SHM di Australia sendiri masih berbentuk fisik, walaupun sudah menggunakan sistem digital untuk penyimpanan data.
Untuk waktu proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan SHM di Australia biasanya 2 minggu sebelum jadwal serah terima unit sertifikat.
“Di Australia biasanya 2 minggu sebelum jadwal serah terima unit sertifikat sudah keluar, dan serah terima unit tidak akan terjadi apabila sertifikat belum ada,” jelas Reiza.
Untuk pendaftaran sertifikat, saat ini sudah menggunakan sistem pendaftaran digital e-documents, sehingga memudahkan bagi pembeli yg berdomisili di luar negeri.
Disinggung banyak orang asing khususnya dari Indonesia lebih banyak membeli apartemen dibandingkan rumah tapak, Reiza beralasan, bahwa untuk kepemilikan rumah tapak harganya lebih tinggi dibandingkan unit apartemen, terutama di area yang strategis seperti di dekat CBD dan area sekitar kampus.
Selain itu, lpemeliharaan rumah tapak juga lebih mahal dibandingkan dengan apartemen, bahkan ada pajak tambahan apabila rumah tapak tersebut kosong lebih dari 6 bulan yang besarannya sendiri sekitar 1% dari nilai properti yang dimiliki.
”Apartemen juga secara umum lebih mudah di sewakan dibanding rumah tapak, sehingga memudahkan para investor yang menggunakan KPA me-leverage pembayaran cicilan bulannya,” paparnya.
Dari minat pembeli sebanyak 70% tipe pembeli dari Indonesia adalah tipe investor, dimana mereka mencari properti yang mudah disewakan dan memberikan imbal hasil yang tinggi.
“Itulah sebabnya lebih banyak pembeli asing yang menyasar unit apartemen dibandingkan rumah tapak. Apalagi jumlah calon penyewa unit apartemen lebih besar dibandingkan rumah tapak di Australia,” tandasnya.
Sebagai gambaran, persentase penyewa rumah tapak adalah sebesar 14% pada tahun 2009 dan hanya naik sebesar 1% menjadi 15% pada tahun 2019. Sementara persentase penyewa unit apartemen adalah sebesar 43% pada tahun 2009 dan naik menjadi 56% di tahun 2019. Selain itu juga ada penurunan presentase sebesar 13% bagi mereka yang membeli dan tinggal di unit apartemennya. Dari 56% pada tahun 2009 menjadi 43% pada tahun 2019.
Terkait perlu tidaknya digitalisasi pendaftaran SHM, Reiza Arief berpendapat, bahwa meskipun SHM masih berbentuk fisik, namun sistem registrasi sertifikat sebaiknya di digitalisasi untuk mencegah tumpang tindih sertifikat yang masih sering terjadi di Indonesia.
“Kepemilikan lahan di atas gedung Apartemen yang memiliki sertifikat terpisah juga melemahkan posisi pembeli. Karenanya diperlukan campur tangan dari pemerintah Indonesia untuk dapat menjamin hak konsumen mendapatkan sertifikat atas unit yang dibeli sehingga meningkatkan kepercayaan dan antusiasme konsumen dalam membeli proyek off the plan.” (kj8)
