Bupati Tuban: Program Bansos Hendaknya Didukung IT  

oleh
Bupati Tuban, H Fathul Huda, meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Wisuda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Mandiri Sejahtera tahun 2019, di Pendapa Kridho Manunggal Tuban, Kamis (26/12) .

KILASJATIM.COM, Tuban – Bupati Tuban, H Fathul Huda, meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Wisuda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Mandiri Sejahtera tahun 2019, di Pendapa Kridho Manunggal Tuban, Kamis (26/12) .

Hadir pada kegiatan ini Ketua DPRD Tuban HM Miyadi, S.Ag, MM; Wakil Bupati Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si; Sekretaris Daerah Dr Ir. Budi Wiyana, M.Si; pimpinan OPD, dan camat. Tampak pula Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim, dan pimpinan Bank Jatim Cabang Tuban. Kegiatan ini juga diikuti pendamping PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Sosial, serta berkontribusi KPM.

Bupati Huda menyampaikan, pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) diminta didukung oleh IT, dan database yang valid. Upaya ini demi meningkatkan angka kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tuban. Karenanya, pendamping PKH dan TKSK diharapkan senantiasa melakukan validasi data.

“Menerima data ini menjadi target pelaksanaan Bansos atau Basis Data Terpadu (BDT),” kata Bupati Huda.

Sejalan dengan program pelaksanaan Bansos, Pemkab Tuban mengembalikan jumlah yang harus dibayar pada saat ini 2,8 persen dibandingkan dengan jumlah yang masih di bawah standar nasional, provinsi, serta Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

BACA JUGA: Bupati Tuban Ikut Panen Ikan Kerapu Milik Petani

Pemkab juga menentang besarnya biaya hidup untuk menurunkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Biaya hidup lebih rendah dari daya beli masyarakat rendah, karena harga barang dan kebutuhan pokok yang mahal.

Ia menginstruksikan agar dinas terkait melakukan langkah-langkah strategis untuk penggantian harga bahan pokok. Diambil, Intensif menggelar operasi pasar dan optimalisasi pengolahan beras di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG).

Berbagai langkah tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, harus dilaksanakan beriringan dan saling berkoordinasi.

“Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung bantuan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA: Jelang Nataru, Aparat Gabungan Tuban Geledah Kamar Tahanan WBP  

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban, Hj Nurjanah, dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan BPNTD di Jawa Timur baru dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Tuban dan Ngawi.

Tahun 2019, pelaksanaan BPNTD di Tuban mengeluarkan 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tuban, Semanding, Kerek, dan Kecamatan Montong. Program ini tersebar di 31 desa dengan jumlah penerima sebanyak 168 KPM.

“Sementara pada tahun 2020, BPNTD akan menambah jumlah kecamatan dengan jumlah penerima 4,421 KPM,” jelas Nurjanah.

Jumlah KPM PKH Graduasi di Tuban mencapai 1,068 KPM. Rinciannya KPM PKH Graduasi Mampu sebanyak 378 KPM, KPM PKH Graduasi Mandiri 262 KPM, dan KPM PKH Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 428 KPM.

BACA JUGA: Bupati Tuban Akan Menindak Tegas Perusahaan yang Tidak Menjalankan Program CSR

Tuban termasuk 5 besar peraih penghargaan KPM Graduasi terbanyak di Jawa Timur. Penghargaan ini diraih pendamping PKH atas nama Setyaningsih dari Kecamatan Jatirogo.

Graduasi Mampu merupakan kategori untuk KPM PKH yang tidak layak mendapat bantuan karena memiliki aset yang lebih dari KPM lain (inklusif eror). Kedua, Graduasi Mandiri yaitu kategori untuk KPM PKH yang mampu, dengan kesadaran sendiri keluar dari kepesertaan PKH.

Ketiga, Graduasi Mandiri Sejahtera adalah KPM PKH yang sudah keluar dari kepesertaan PKH, dan sudah sejahtera secara mandiri. Pada kategori ini, mereka memiliki usaha yang stabil, serta terjamin kualitas hidup yang dimiliki. (hms/kj27)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *