Bupati Bondowoso Akan Pelajari Rekomendasi LKPJ APBD 2020

oleh

BONDOWOSO, KILASJATIM.COM – DPRD Bondowoso menyerahkan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 202I atas penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) tahun anggaran 2020. Bupati Bondowoso, Salwa Arifin mengaku segera mempelajari rekomendasi tersebut.

Rekomendasi tersebut diterima langsung oleh Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, di Gedung DPRD, Jumat (21/5/2021) kemarin. Sebelum LKPJ bupati dikembalikan karena ada beberapa revisi.

Bupati Salwa Arifin berterima kasih kepada DPRD Bondowoso yang telah membahas LKPJ terhadap penjabaran APBD 2020. Sehingga akhirnya muncul rekomendasi maupun cacatan penting agar jalannya pemerintahan dapat berjalan lebih baik.

“Adanya rekomendasi ini merupakan bentuk sinergi dan komitmen yang hidup antara eksekutif-legislatif dalam rangka membangun Bondowoso lebih baik,” katanya.

Menurutnya, pihkanya akan mempelajari rekomdasi tersebut dan menindaklanjutinya sesuai peraturan perundangan.

“Akan kami jadikan acuan, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,” paparnya.

Juru Bicara DPRD Bondowoso, H. Tohari mengatakan, rekomendasi LKPJ tersebut merupakan amanat Permendagri 18 tahun 2020. Diharapkan rekomendasi tersebut dijadikan bahan rujukan untuk perencanaan dan penganggaran program pembangunan di tahun berjalan (2021) dan di tahun berikutnya.

Menurutnya tahun anggaran di 2021 ini akan dilakukan penataan kembali tau refocusing, maka tentu point-point penting dan hal-hal krusial dalam catatan rekomendasi DPRD dapat dilaksanakan secara maksimal.

Salah satunya OPD ada yang merubah acuan data target sehingga tidak sesuai RPJMD. Mayoritas OPD justru menggunakan data target yang disesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia (dalam DPA).

“Sehingga hal ini yang menyebabkan kesinambungan program daerah tidak dapat berbunyi dan putus,” jelasnya.

Mayoritas OPD maupun BUMD mendapatkan rekomendasi dari DPRD Bondowoso di LKPJ APBD 2020 itu. “Baik soal pelayanan umum seperti kependudukan, kesehatan, hingga seputar persoalan ekonomi,” imbuhnya. kj5

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *