BUMD Jatim Diharapkan Berkontribusi Maksimal Sebagai Penopang Pendapatan Asli Daerah

oleh -576 Dilihat

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad (hem putih) bersama pembicara lain dalam diskusi BUMD OUTLOOK 2025 “Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur” yang diselenggarakan di Gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya pada Rabu (12/6). (kilasjatim.com/nova) 

KILASJATIM. COM, Surabaya –BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki Pemprov Jatim berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur.

Diharapkan, BUMD dapat menjadi tauladan dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas, agar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dalam sambutannya saat membuka diskusi BUMD OUTLOOK 2025 “Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur” yang diselenggarakan di Gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya pada Rabu (12/6).

“Saya berharap agar BUMD memberikan suatu kerja dan tauladan bagi Jawa Timur. Karena kinerja ekonomi Jawa Timur digambarkan melalui kinerja BUMD,” kata Gus Sadad, Rabu (12/6/2024)

Ketua DPD Gerindra Jatim itu mengatakan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemic Covid 19.

Dia berharap agar BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi.

“Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” tambahnya.

Dalam hal ini Gus Sadad meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim.

Baca Juga :  Jadi Jawara Investment Award, Bupati Muhdlor: Sidoarjo Destinasi Utama Investasi di Jatim

“Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyelenggaraan pemerintah Jawa Timur yang optimal. Kalau komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov. Karena kadang kadang kegairahan kita untuk menggerakkan BUMD itu tidak ada,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya.

Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal.

“Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo.

Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem Kerjasama Operasi .

Terobosan itu menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.

KSO adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Meski demikian, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar ke depan tidak menimbulkan masalah hukum.

“KSO seperti apa ke depanya, tentu kalau kita KSO-kan BUMD perlu banyak kajian. Aprasial dan sebagainya mungkin itu masalahnya adalah waktu,” paparnya seraya menambahkan ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Perda.

” Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visibel,” tegasnya.

Pranaya Yudha juga mendorong agar BUMD melakukan pembenahan dalam tata kelola SDM. Sehingga, BUMD bisa bekerja secara profesinal mengemban misi meraih PAD dan misi sosial.

Baca Juga :  PLN Berhasil Melistriki 11.558 Pelanggan Agriculture di Jawa Timur

“Yang ketiga kita bicara SDM, kami dorong pak Kabiro adalah aspek meritokrasi. Artinya ada dari beberapa misi keuntungan dan misi sosial. Misi ini harus diseimbangkan tanpa meninggalkan profesionalisme,” tandasnya.

Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien mengatakan, pihaknya selama ini menjalankan misi profesional dan sosial yang sudah dibebankan oleh Pemprov Jatim.

Diantaranya adalah melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar ketika terjadi pandemic Covid 19 atau saat hari besar.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga perekonomian, agar tidak terjadi panic buying, yang membuat harga tidak stabil di pasaran.

“Kami selama beberapa tahun mendapatkan penugasan untuk terus bersama-sama mengendalikan inflasi pada saat kenaikan harga luar biasa. Pada tahun 2020 lalu kita mensupport PWU untuk membentuk lumbung pangan saat Covid 19 agar tidak terjadi panic buying dan harga stabil karena kesediaan barang yang cukup,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi.

“Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” pungkas Mirza. (nov)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.