KILASJATIM.COM, Pasuruan – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan dominasinya sebagai bank utama pembiayaan perumahan rakyat di Indonesia. Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan 142.743 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP, atau setara 81,8 persen dari total nasional sebanyak 188.434 unit yang disalurkan seluruh bank pelaksana.
Capaian tersebut mempertegas peran strategis BTN dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan, khususnya Program Tiga Juta Rumah dan upaya percepatan penurunan backlog perumahan nasional. Dengan menguasai lebih dari empat perlima porsi nasional, BTN menjadi tulang punggung dalam menyediakan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM), Agus Sugiarto, menilai capaian BTN tersebut luar biasa, namun tetap perlu dijaga agar pertumbuhan pembiayaan berjalan secara sehat dan berkelanjutan.
“Keberhasilan BTN menyalurkan lebih dari 140 ribu rumah subsidi hingga kuartal III 2025 merupakan hasil kerja luar biasa. Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang kuat, agar setiap rumah benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial nyata,” ujarnya saat meninjau proyek perumahan subsidi di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (14/10).
Agus juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat, agar distribusi pembiayaan tepat sasaran. Ia mengapresiasi langkah BTN yang membuka akses KPR bagi pekerja informal dan pelaku usaha kecil, sebagai bentuk inovasi dalam memperluas inklusi keuangan nasional.
“Inovasi BTN menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Komisaris Independen DAM lainnya, Haryo Baskoro Wicaksono, menekankan pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP, agar proses penyaluran semakin cepat dan efisien. Menurutnya, optimalisasi desain skema subsidi akan memperkuat kapasitas industri perumahan nasional serta mempercepat pencapaian target pembangunan sejuta rumah setiap tahun.
“Penyempurnaan mekanisme FLPP sangat penting agar pelaksanaannya lebih adaptif dan mendukung daya dorong sektor perumahan yang inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Komisaris DAM Bambang Sugeng Rakmono menilai arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan perlu lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
“Integrasi prinsip green housing dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan nasional yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Capaian BTN ini sekaligus menegaskan perannya sebagai motor utama dalam menyalurkan pembiayaan perumahan rakyat. Dengan dukungan inovasi pembiayaan, penerapan tata kelola yang kuat, serta komitmen terhadap keberlanjutan, BTN diharapkan terus menjadi garda depan dalam mewujudkan akses hunian layak dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (ara)
