KILASJATIM.COM, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso tengah mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Sebagai bentuk keseriusan, lahan seluas lima hektar telah disiapkan di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso. Namun, hingga pertengahan tahun 2025, realisasi program di wilayah ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Sosial RI.
Penjabat Sekretaris Daerah Bondowoso, Anisatul Hamidah, menjelaskan bahwa daerahnya telah memenuhi persyaratan utama berupa penyediaan lahan yang merupakan aset milik pemerintah daerah. Namun, karena belum memiliki gedung fisik sebagaimana daerah yang tergabung dalam tahap pertama, Bondowoso baru bisa masuk ke tahap kedua.
“Lahan sudah kami siapkan sesuai syarat dari pemerintah pusat, tapi karena belum ada bangunan, pelaksanaan program masih harus menunggu,” ujar Anisatul pada Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, tahapan ini sangat bergantung pada proses verifikasi yang kini tengah dilakukan oleh kementerian terkait. Selain memverifikasi legalitas lahan, pemerintah pusat juga melakukan pengecekan kesiapan teknis dan administratif daerah.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai upaya lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Tidak hanya Kementerian Sosial, beberapa kementerian lain juga terlibat dalam pengelolaan dan implementasinya.
“Ini bukan hanya soal pendidikan. Program ini juga menyentuh sisi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, koordinasinya melibatkan banyak pihak, dan tidak bisa dijalankan secara mandiri oleh daerah,” ungkap Anis.
Meskipun realisasi fisik belum berjalan di 2025, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menyiapkan rencana matang untuk tahun 2026. Targetnya adalah membuka empat rombongan belajar—dua untuk jenjang SD dan dua untuk jenjang SMP—dengan kapasitas masing-masing 25 hingga 30 siswa dari kalangan prasejahtera.
“Kami ingin memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini bukan hanya soal angka, tapi upaya membangun masa depan yang lebih adil dan merata,” lanjutnya.
Anisatul menegaskan bahwa seluruh pendanaan program akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sebagai bagian dari strategi nasional memperluas layanan pendidikan yang inklusif dan merata.
Pemerintah daerah berharap proses verifikasi segera rampung agar Bondowoso bisa masuk ke dalam daftar pelaksana program tahun depan.
“Ini akan menjadi langkah awal transformasi sosial dan pendidikan di Bondowoso, terutama bagi mereka yang selama ini berada di pinggiran akses layanan dasar,” tutupnya optimistis.(wan)
