KILASJATIM.COM, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Hamid Wahid tengah merancang strategi ambisius untuk lima tahun ke depan, dengan target utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp280 miliar pada tahun 2029. Target ini menjadi pondasi dalam visi besar untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Bupati Hamid Wahid menggarisbawahi dua prioritas mendesak yang perlu ditangani secara serius: pengentasan kemiskinan dan reformasi birokrasi.
“Masalah kemiskinan dan kualitas pelayanan birokrasi yang belum optimal menjadi tantangan utama. Kalau dua hal ini tidak segera ditangani, maka pembangunan tidak akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Bupati Hamid.
Untuk tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan PAD sebesar Rp251,83 miliar. Dengan berbagai upaya penguatan kapasitas fiskal dan optimalisasi potensi daerah, angka ini diproyeksikan meningkat signifikan mencapai Rp280 miliar selama periode RPJMD 2025–2029.
Namun, fokus tidak hanya pada capaian fiskal. Angka kemiskinan di Bondowoso masih menjadi perhatian serius, dengan persentase mencapai 13,77 persen atau sekitar 111 ribu warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bupati Hamid mengingatkan bahwa angka-angka tersebut merepresentasikan realitas hidup masyarakat secara langsung.
“Di balik data kemiskinan itu ada manusia, ada keluarga yang perlu dibantu. Pembangunan harus berpihak pada mereka,” ujarnya, menekankan pendekatan yang lebih humanis dalam pembangunan.
Selain kemiskinan, Bupati Hamid juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa birokrasi harus berperan sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penghalang pelayanan.
“Kami tidak ingin birokrasi menjadi hambatan. Budaya kerja harus berubah. Pelayanan publik harus lebih profesional, cepat, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya, mengindikasikan komitmen untuk transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
RPJMD ini disusun sebagai peta jalan pembangunan daerah yang berbasis data dan partisipasi publik. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran selama lima tahun mendatang, memastikan setiap langkah pembangunan terarah dan efektif.
Bupati Hamid menutup pernyataannya dengan menyerukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif dari warga.
“Memajukan Bondowoso adalah tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan,” pungkasnya, menggarisbawahi semangat kebersamaan dalam membangun Bondowoso yang lebih baik.(wan)
