Section Head Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Arya Yusa Dwicandra
KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemberitaan mengenai pembelian BBM dengan menggunakan MyPertamina yang pada akhirnya berkembang dengan persepsi berbeda dikawatirkan berdampak pada paniknya masyarakat dan berdampak pada meningkatkan konsumsi BBM.
Section Head Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Arya Yusa Dwicandra merasa perlu meluruskan persepsi masyarakat, khususnya di Jawa Timur yang beranggapan pihaknya bakal mewajibkan konsumen melakukan pembayaran melalui aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan Biosolar.
“Per 1 Juli 2022 itu hanya merupakan pendataan bagi pemilik kendaraan roda empat atau lebih dan bukan kendaraan roda 2 yang pendataannya melalui laman subsiditepat.mypertamina.id. Pendataan itu pun baru diujicobakan di 11 daerah di Jatim. Sedangkan di Jatim belum dilakukan hal tersebut,” ujar Arya
di Surabaya, Kamis (30/6/2022).
Pendaftaran dimaksudkan untuk pendataan terhadap kendaraan yang layak mengkonsumsi BBM bersubsidi atau tidak. Tujuannya, agar subsidi yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Arya menekankan
pendaftaran tersebut bukan mewajibkan konsumen membayar melalui aplikasi MyPertamina ketika hendak membeli BBM jenis pertalite dan biosolar. Pembayaran untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan Biosolar saat ini tetap bisa dilakukan dengan uang tunai dan bisa juga melalui aplikasi MyPertamina.
“Pembayarannya bebas. Menggunakan aplikasi MyPertamina bisa, menggunakan tunai juga bisa. Jadi masyarakat harus tenang untuk membeli di SPBU di wilayah Jatim itu semuanya masih manual, seperti biasanya. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” tandas Arya.
Pendaftaran melalui MyPertamina bisa dilakukan melalui laman subsiditepat.mypertamina.id nantinya konsumen akan mendapatkan QR Code unik. QR Code unik ini nantinya harus ditunjukkan kepada petugas di SPBU saat akan melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dan Biosolar. QR Code unik tersebut juga yang nantinya menentukan konsumen yang datang layak atau tidak membeli BBM bersubsidi. (kj2)
