KILASJATIM.COM, BONDOWOSO – Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat angkat bicara perihal polemik Bantuan Operasional Sekolah Masdrasah Diniyah (Bosda Madin) di Bondowoso.
Seperti diketahui, Bosdamadin di Bondowoso yang sejak dua tahun terakhir diberikan untuk 12 bulan. Kini terpaksa dipangkas menjadi tiga bulan.
Terperinci yakni Bosdamadin dari APBD Provinsi Jatim yang semula untuk enam bulan. Kini hanya diberikan satu bulan, karena faktor refocusing di Pemerintah Provinsi.
Kemudian, dari APBD Kabupaten yang semula enam bulan. Saat ini menjadi dua bulan saja.
Ia menerangkan, kondisi ini terjadi karena keadaan emergensi pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi fiskal kabupaten.
Dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten saat ini, besarannya sekitar Rp 841 miliar. Dan 10 persen di antaranya wajib dikeluarkan untuk Dana Desa (DD).
Berarti DAU yang bisa dikelola sekitar Rp 760 miliar. Sedangkan, belanja pegawai Rp 881 miliar. Hanya bicara belanja pegawai, belum kegiatan. Melihat ini maka, masih kekurangan Rp 120 miliar.
“DAU kita untuk bayar gaji pegawai. Inilah postur anggaran kita,” katanya dikonfirmasi Selasa (28/9/2021) di Pendopo Kecamatan Klabang.
Kondisi ini pun, jelas Wabup Irwan, masih juga harus dilakukan refocusing di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, sudah beberapa kali dilakukan refocusing di organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tidak mungkin lagi OPD-OPD kita refocusing. Kalau di-refocusing OPD ini tidak bisa berjalan. Malah mandek, kalau mandek berdampak terhadap pelayanan,” tuturnya.
Namun, ia memastikan jika kondisi fiskal sudah membaik. Tentu akan dikembalikan menjadi 12 bulan.
“Tapi kalau umpama kondisi fiskal kita di bulan November ini bagus. APBD 2022 akan kita alokasikan kembali,” tuturnya.
Ia menampik jika disebut ingkar terhadap janji politik Pilkada terkait Bosdamadin.
Karena, janji enam bulan dari sebelumnya yang hanya diberi dua bulan telah terpenuhi.
Artinya, sejak awal pemerintahan Bupati Salwa dan Wakil Bupati Irwan Bachtiar hingga saat ini, telah diberikan 12 bulan.
Ditanya perihal pemangkasan ini dijadikan sebagai pencitraan politik, Wabup Irwan membiarkan hal itu.
” Sudah tidak papa (dijadikan pencitraan politik, red). Ya tidak tahu ya (ada pencitraan politik, red) kan yang nilai wartawan,” ungkap Wabup Irwan.
Ia berharap masyarakat cerdas menyikapi kondisi fiskal di tengah pandemi Covid-19 ini.
Karena, berkaitan dengan Bosdamadin ini hampir di seluruh kabupaten/ kota terpaksa dihapus. Hanya di Bondowoso saja yang masih memberikan dua bulan. Bahkan, di Pemerintah Provinsi disebutnya akan dihapus lagi..
“Begitu kita dilantik sebagai pimpinan daerah, Pak Bupati dan saya, Bosdamadin kan langsung 12 bulan. Sudah 12 bulan selama dua tahun ini. Ya wes kalau pencitraan tidak papa, ngono kok repot jare Gus Dur,” pungkasnya. kj5
