Alat Kesehatan KSH dan Sistem Zonasi, Aspirasi Terbanyak Yang Diterima Anggota DPRD Surabaya

oleh -559 Dilihat
Istimewa

KILASJATIM.COM, SURABAYA: John Thamrun anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP pada reses seminggu kemarin, menerima berbagai keluhan warga. Dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat di beberapa titik yang dirasa perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Surabaya, diantaranya soal alat Kesehatan untuk kader Surabaya Hebat (KSH) yang sempat ditarik dan sistim zonasi juga penambahan gedung sekolah SMP.

“Terutama alat kesehatan untuk kader Surabaya hebat (KSH) ini ditarik. Alasannya, kader Surabaya hebat (KSH) bukan seorang perawat yang dianggap tidak mempunyai keahlian Kesehatan. Contohnya tekanan darah tinggi, tensi darah, alat cek darah untuk glukosa, kencing manis, asam urat maupun kolestrol,” kata John Thamrun, Kamis, 2/2/2023.

John menuturkan lebih lanjut, dari beberapa jenis alat kesehatan tersebut, KSH berpendirian bahwa tidak perlu membutuhkan keahlian khusus, karena alat kesehatan itu dijual secara umum dan tidak melanggar undang undang Kesehatan.

“Mereka inikan sudah lama sebagai kader Surabaya Hebat bertahun tahun. Jika alat kesehatannya ditarik dan tidak dikembalikan atau tidak difungsikan lagi, masyarakat itu kasihan,” tuturnya.

Alat kesehatan KSH tersebut bisa menjadi alat untuk mengetahui lebih awal soal pengecekan pemeriksaan rutin kondisi kesehatan warga kota Surabaya.

“Itukan lebih cepat untuk mengantisipasi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini. Jangan sampai menunggu masyarakat sakit dahulu kemudian baru diobati. Lebih baik mencegah dulu dengan melakukan pengecekan sejak awal,” tambah John.

Ia mencontohkan, pengecekan pemeriksaan kesehatan awal dilakukan oleh KSH seperti kondisi tensi darah naik, gula darah naik, asam urat naik maupun kolestrol naik, agar bisa lebih cepat diketahui diagnosanya.

“Alat kesehatan itu, dari Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya diberikan kepada setiap puskesmas untuk diserahkan ke kader kader (KSH) di tiap RW. Nah kalau ini (Alat Kesehatan) sampai ditarik, kasihan masyarakatnya,” katanya.

Baca Juga :  Pemkab Sidoarjo Kebut Pengerjaan Rehabilitasi 451 Rumah Tak Layak Huni

Untuk itu, John Thamrun berharap agar alat kesehatan tersebut dikembalikan kepada kader Surabaya hebat dan harus menjadi perhatian pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.

“Saya tidak mengetahui secara pasti apakah ini kebijakan wali kota, kebijakan puskesmas atau kebijakan kepala dinas kesehatan? Yang pasti, alat kesehatan itu sangat berguna untuk memantau lebih awal kondisi kesehatan masyarakat kota Surabaya. Itu yang saya konsentrasikan dalam reses kemarin mendapat keluhan soal itu (Alat Kesehatan),” ungkapnya.

Terkait sistem zonasi, John Thamrun berharap ada penambahan gedung sekolah SMP yang ada dikawasan kawasan atau zonasi, karena selama ini zonasi banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

“Ada rumah warga yang tidak jauh dari zonasi tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam sana ternyata zonasi ini ada di luar, inikan menjadi suatu problem,” katanya.

Maka menurut John Thamrun, gedung sekolah SMP dirasa masih kurang di wilayah kecamatan Lakarsantri.

“Ini (Sekolah SMP) harus ditambah, karena jumlah gedung sekolah SMP lebih sedikit dibanding dengan jumlah masyarakat atau anak anak yang mau masuk sekolah SMP. Setidak tidaknya disetiap 1, 2 atau 3 kelurahan perlu ditambah 1 gedung sekolahan SMP,” pungkasnya. (nia)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.