KILASJATIM.COM, Surabaya – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji menjadi momen evaluasi pembangunan Kota Surabaya. Pemerintah Kota mengklaim sejumlah capaian makro strategis sepanjang 2025, sementara DPRD Kota Surabaya menekankan pentingnya akurasi dan keterbukaan data agar kebijakan publik benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Paparan kinerja Pemkot Surabaya disampaikan Kepala Bappeda Litbang Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar Forum Wartawan Dewan (ForWan) Surabaya di Aria Centra Hotel, Kamis (5/2/2026).
Irvan menyebut arah pembangunan Surabaya pada 2025 difokuskan pada penguatan kapasitas kota menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Visi pembangunan tersebut diarahkan pada transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya pada 2025 mencapai 85,65 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 84,69. Angka kemiskinan diklaim turun menjadi 4,84 persen, dengan Indeks Gini tercatat sebesar 0,369. Di sektor ekonomi, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp43,6 triliun. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD disebut mencapai 75,6 persen. Atas tata kelola keuangan tersebut, Pemkot Surabaya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Pada sektor pelayanan publik, Pemkot Surabaya disebut terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai inovasi, di antaranya Surabaya Single Window (SSW) dan aplikasi Sayang Warga. Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola juga diklaim mampu diproses dalam waktu singkat.
Dalam forum yang sama, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i menyampaikan sejumlah catatan evaluatif terhadap paparan tersebut. Ia menekankan bahwa capaian pembangunan harus diiringi dengan keterbukaan dan konsistensi data agar publik dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif.
Menurut Imam, data pembangunan merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, akurasi data dan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan menjadi hal yang krusial. Ia menilai ketidaksinkronan data berpotensi memunculkan keraguan publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya penyampaian indikator strategis secara utuh, termasuk IPM, yang menurutnya merupakan tolok ukur utama kualitas hidup masyarakat. Publik, kata dia, perlu mendapatkan gambaran lengkap, baik terkait capaian maupun tantangan yang masih dihadapi pemerintah kota.
Selain soal data, Imam menyinggung pola komunikasi kinerja pemerintah daerah yang dinilai perlu lebih berimbang. Ia mendorong agar capaian positif tetap disampaikan, namun di saat yang sama pemerintah juga terbuka terhadap berbagai aspek yang masih memerlukan perbaikan.
Imam turut menyoroti fenomena sebagian warga Surabaya yang memilih menyampaikan keluhan melalui jalur informal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa sistem pelayanan dan mekanisme pengaduan resmi masih perlu diperkuat agar warga merasa cukup mengakses kanal yang disediakan pemerintah.
Pada sektor pendidikan, Imam menyoroti kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru Bimbingan Konseling (BK), yang dinilai berperan penting dalam pendampingan siswa serta pencegahan persoalan sosial di lingkungan sekolah. Ia menilai persoalan perundungan dan masalah psikososial anak memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Sementara di sektor sosial, ia mengingatkan agar penurunan angka kemiskinan benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan warga. Ketepatan pendataan dinilai menjadi kunci agar kelompok rentan tidak terlewat dari program bantuan akibat kendala administratif.
FGD tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, DPRD, dan insan pers dalam menilai capaian sekaligus tantangan pembangunan Surabaya ke depan. (FRI)
