KILASJATIM.COM, Surabaya – Komisi A DPRD Surabaya menilai satu tahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah strategis, terutama di sektor hukum, keamanan, dan kebijakan publik.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko atau Cak YeBe mengatakan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan sejak awal tahun kedua pemerintahan untuk mencegah potensi risiko dan gejolak di kemudian hari.
“Ada beberapa kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas jika tidak segera dibenahi,” kata Cak YeBe usai menghadiri kegiatan donor darah di DPC Partai Gerindra Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Meski mengapresiasi capaian pelayanan publik Pemkot Surabaya, ia menilai sektor hukum masih menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pelayanan publik sudah cukup baik, tapi gap di bidang hukum masih besar,” tegasnya.
Cak YeBe menyebut sejumlah kebijakan Pemkot sempat menuai polemik dan menjadi “rapor merah”, mulai dari survei DTSEN, penanganan organisasi kemasyarakatan, pembentukan satuan tugas, hingga program kampung tematik dan pengelolaan aset daerah.
Menurutnya, persoalan sengketa tanah, dinamika ormas, serta tata kelola parkir juga berpotensi memicu instabilitas politik jika tidak ditangani cepat dan sesuai regulasi.
“Pendekatan hukum yang tepat sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan gejolak lanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola komunikasi Pemkot yang dinilai belum optimal, terutama dalam koordinasi awal dengan DPRD. Akibatnya, pembahasan kerap dilakukan setelah persoalan muncul di lapangan.
“Kami sering tidak dilibatkan sejak awal. Saat ada masalah, baru legislatif dan aparat penegak hukum masuk,” katanya.
Ke depan, Cak YeBe mendorong Pemkot Surabaya memperkuat kajian kebijakan, melibatkan partisipasi publik, serta membangun sinergi lebih erat dengan DPRD sejak tahap perencanaan.
“Saya yakin Eri dan Armuji punya kapasitas memperbaiki. Sinergi yang kuat dibutuhkan agar Surabaya lebih stabil secara hukum dan politik,” pungkasnya. (FRI)
